Tiongkok Dukung Tindakan Keras Myanmar Atasi Kisruh Rakhine

Arpan Rahman    •    Rabu, 13 Sep 2017 18:39 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Tiongkok Dukung Tindakan Keras Myanmar Atasi Kisruh Rakhine
Pengungsi dari wilayah Rakhine berupaya menyeberang ke Bangladesh (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, New York: Perpecahan internasional muncul, pada Selasa 12 September, menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB guna membahas krisis pengungsi yang memburuk di Myanmar. Tiongkok menyuarakan dukungan untuk tindakan keras militer. Sementara Amerika Serikat (AS) telah mengkritiknya sebagai "pembersihan etnis" yang memaksa 370.000 orang Rohingya mengungsi demi menghindari kekerasan tersebut.
 
Intervensi Beijing tampaknya bertujuan agar tidak diberlakukan upaya apapun untuk mengecam Myanmar di dewan tersebut saat pertemuan tersebut berlangsung, pada Rabu 13 September.
 
Tiongkok adalah satu dari sedikit mitra asing bagi negeri bekas junta, Myanmar. Beijing telah mempererat persahabatannya di bawah pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari strategi perdagangan, energi dan infrastruktur raksasa untuk Asia Tenggara.
 
Eksodus dari negara bagian Rakine di Myanmar dimulai setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi pada 25 Agustus. Memicu serangan balik militer, yang telah menyebabkan sepertiga dari populasi minoritas Muslim melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka.
 
Pengungsi Rohingya telah memberikan laporan tentang kekejaman di tangan tentara dan massa Budha yang membakar desa mereka.
 
Laporan mereka tidak dapat diverifikasi secara independen karena akses ke negara bagian Rakhine sangat terbatas. Pemerintah Myanmar menyangkal kekerasan dan malah menyalahkan militan karena membakar ribuan desa, termasuk banyak yang tergabung dalam komunitas Rohingya.
 
Namun tekanan internasional terhadap Myanmar meningkat pekan ini setelah komisaris hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan bahwa kekerasan tersebut tampaknya merupakan "contoh tentang pembersihan etnis".
 
AS juga mencemaskan kekerasan tersebut, sementara Dewan Keamanan mengumumkan akan bertemu Rabu demi membahas krisis tersebut.
 
Kecaman telah menumpuk ke Suu Kyi, yang dulunya adalah pembela HAM, tapi sekarang menghadapi tuduhan menutup mata - dan bahkan bersekongkol - terhadap sebuah bencana kemanusiaan. Padahal kekuatan Barat pernah mengaguminya dan dia juga dikritik sesama Pemenang Nobel
 
Namun Beijing menawarkan kata-kata yang lebih cerah kepadanya, pada Selasa, saat juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menyuarakan dukungan atas upaya pemerintahnya "menegakkan perdamaian dan stabilitas" di Rakhine.
 
"Kami berharap ketertiban dan kehidupan normal akan segera pulih sesegera mungkin," katanya dalam jumpa pers, seperti dilansir AFP, Rabu 13 September 2017.
 
Kelompok minoritas Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan telah menderita penganiayaan bertahun-tahun di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.
 
"Diperkirakan 370.000 orang Rohingya telah memasuki Bangladesh," sejak 25 Agustus Joseph Tripura, juru bicara badan pengungsi PBB, kepada AFP.
 
Angka sebenarnya mungkin lebih tinggi karena banyak pendatang baru masih dalam perjalanan sehingga sulit memasukkan mereka dalam hitungan, kata PBB, menambahkan 60 persen pengungsi adalah anak-anak.
 
Sebagian besar sangat membutuhkan makanan, perawatan medis, dan tempat berlindung setelah berjalan berhari-hari melewati perbukitan dan hutan atau menantang bahaya berlayar di kapal reyot.
 
Dalam sebuah pernyataan, Senin malam, Kementerian Luar Negeri Suu Kyi membela militer karena melakukan "tugas sah mereka untuk memulihkan stabilitas". Dikatakan bahwa pasukan berada di bawah perintah "untuk melakukan semua pembatasan, dan untuk mengambil tindakan penuh demi menghindari kerusakan meluas."
 
Inggris dan Swedia meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas kekerasan yang sedang berlangsung.
 
Dewan tersebut bertemu di balik pintu tertutup pada akhir Agustus membahas kekerasan tersebut, namun tidak dapat mengeluarkan  sebuah pernyataan resmi.
 
'Hentikan penindasan'
 
Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar mengatakan bahwa kekerasan terakhir mungkin telah menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah Rohingya.
 
Myanmar mengatakan jumlah korban tewas sekitar 430, sebagian besar dari mereka "teroris ekstremis" dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
 
Dikatakan bahwa 30.000 etnis Rakhine dan Budha lainnya telah dipindahkan ke dalam wilayah utara Rakhine. Di sana, program bantuan telah dikurangi karena kekerasan meruyak.
 
Eksodus Rohingya membebani Bangladesh dengan krisis kemanusiaannya sendiri, karena pekerja bantuan berebut menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi arus pengungsi yang meluap.
 
Kamp pengungsi yang dikelola PBB di distrik Cox's Bazar sudah penuh dengan Rohingya yang melarikan diri dari gelombang penganiayaan sebelumnya.
 
Dhaka menyediakan tempat penampungan sementara. Namun Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang mengunjungi sebuah kamp Rohingya, pada Selasa, menekankan bahwa terserah kepada Myanmar untuk "menyelesaikan" masalah tersebut.
 
"Kami akan meminta pemerintah Myanmar untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah," katanya saat melakukan tur di sebuah kamp di Cox's Bazar, menurut outlet lokal bdnews24.com.
 
Dhaka, yang menolak untuk secara permanen menampung Rohingya, mengatakan bahwa pihaknya berencana membangun sebuah kamp baru yang besar, yang akan menampung seperempat juta pengungsi. Tapi tetap tidak jelas kapan mereka bisa kembali.
 
Bubungan asap terus menyala di sisi perbatasan Myanmar, pekan ini, meskipun militan mengumumkan, pada Minggu, gencatan senjata sepihak.
 
Tidak ada tanggapan langsung dari militer Myanmar, meski juru bicara pemerintah Zaw Htay mencuit: "Kami tidak menerapkan kebijakan untuk bernegosiasi dengan teroris."

 

 
(FJR)