Pakistan Buka Kasus Berpeluang Gulingkan Perdana Menteri Sharif

Arpan Rahman    •    Kamis, 20 Apr 2017 19:07 WIB
pakistan
Pakistan Buka Kasus Berpeluang Gulingkan Perdana Menteri Sharif
PM Pakistan Naaz Shariff berpeluang dilengserkan karena dugaan kasus korupsi (Foto: Reuters).

Metrotvnews.com, Islamabad: Mahkamah Agung Pakistan akan menentukan nasib Perdana Menteri, pada Kamis 20 April. Kepastian dengan sebuah putusan mengenai tuduhan korupsi dapat mengakibatkan Nawaz Sharif digulingkan dari kekuasaan setelah skandal Panama Papers mengaitkan keluarganya dengan bisnis penggelapan pajak.
 
Keputusan yang sangat dinanti tersebut mengancam bisa menjatuhkan partai pemerintahan PM Sharif ke dalam kekacauan menjelang pemilihan umum yang harus diadakan tahun depan. Di saat keamanan dan ekonomi membaik di negara yang marak dilanda aksi militansi tersebut.
 
Kontroversi merebak dengan terbitnya Panama Papers tahun lalu, 11,5 juta dokumen rahasia dari firma hukum Panama Mossack Fonseca yang mendokumentasikan transaksi pajak gelap banyak orang kaya dan berkuasa di dunia. Di antara elit global yang terlibat adalah tiga dari empat anak Sharif -- putrinya dan pewaris politik Maryam, dan dua putranya, Hasan dan Hussein.
 
Inti masalah berbentuk legitimasi dana yang digunakan oleh keluarga Sharif buat membeli beberapa properti kelas atas London melalui sejumlah perusahaan bebas pajak. Partai PML-N yang berkuasa dipimpin Sharif menegaskan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara legal melalui bisnis keluarga di Pakistan dan kawasan Teluk.
 
Namun, pengacara asal Pakistan Imran Khan, pemimpin partai Tehreek-i-Insaf Pakistan (PTI), berpendapat bahwa jejak dokumen untuk dana tersebut tidak ada, dan mengatakan bahwa tuntutan ditujukan atas Sharif demi membuktikan kerabatnya melakukan hal tersebut tanpa terlibat dalam pencucian uang.
 
Kasus ini telah mendominasi pemberitaan utama di Pakistan selama lebih dari satu tahun, meskipun banyak pengamat percaya pengadilan akan enggan untuk langsung menyingkirkan Sharif.
 
Pengadilan berulang kali menekankan bahwa pihaknya tidak menggelar peradilan pidana, sementara anggota parlemen PML-N mengatakan kepada AFP bahwa Sharif sendiri tidak disebut namanya dalam Panama Papers.
 
"Kami berharap keputusan tersebut akan sesuai dengan hukum negara, bukan sesuai harapan oposisi," kata anggota parlemen PML-N provinsi, Hina Butt, seperti disitat AFP, Kamis 20 April 2017.
 
Pengadilan telah mengambil tindakan semacam itu sebelumnya, menahan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani dalam pelanggaran pada 2012 karena menolak untuk membuka kembali penyelidikan korupsi terhadap Presiden Asif Ali Zardari, yang mengakibatkan dia diberhentikan.
 
Mengubah jalannya sejarah
 
Tapi lima hakim MA juga bisa mengarahkan aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan lebih rinci mengenai tuduhan terhadap Sharif, secara verbal menghukumnya atau anak-anaknya, atau membersihkan urusan ini sepenuhnya.
 
"Bangsa ini mengharapkan semacam penghakiman yang akan mengubah jalannya sejarah di Pakistan," pengacara senior MA, S.M. Zafar, mengatakan kepada AFP, meski dia bilang sulit memprediksi putusan tersebut.
 
Terlepas dari hasilnya, katanya, kasus ini penting bagi Pakistan, yang berada di peringkat 116 dari 176 negara dalam sebuah indeks korupsi yang diterbitkan Transparency International pada Januari.
 
"Ini akan menjadi sebuah keputusan bersejarah yang mendorong Pakistan ke dalam suasana pemilihan, apapun kasusnya," cetus analis politik Rasul Buksh Rais, seraya menambahkan bahwa ia tidak mengharapkan penggulingan.
 
Dia berkata, sebuah komisi yudisial baru bisa mengatasi kasus ini, yang akan memungkinkan Khan mengklaim kemenangan moral karena mengungkap korupsi.
 
Anggota parlemen PML-N dan PTI itu menegaskan kembali kepada AFP, Rabu 19 April malam, bahwa mereka akan menerima keputusan pengadilan tersebut.
 
Kontroversi ini menjadi yang terbaru untuk menghantam Sharif, seorang pengusaha yang menjabat masa ketiganya sebagai Perdana Menteri setelah dua kali yang pertama diinterupsi oleh intervensi dari kekuatan militer negara tersebut.
 
Rabu malam, ia merinci prestasi infrastruktur partainya dalam komentar di televisi pada peresmian pembangkit listrik, tanpa menyinggung vonis yang menjelang dirinya.
 
Jika Sharif digulingkan, PML-N dapat memilih perdana menteri baru dari dalam partai, meskipun mungkin muncul tekanan politik untuk pemilu baru.
 
Pakistan, yang menandai ulang tahun ke-70 kemerdekaannya akhir tahun ini, telah mengalami lonjakan optimisme dalam beberapa bulan terakhir.
 
Keamanan meningkat secara dramatis dalam dua tahun terakhir, kepercayaan menyeluruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan militer, yang telah memerintah negara tersebut selama lebih dari setengah babak sejarahnya, tampaknya sudah bisa menyesuaikan diri dengan pemerintah sipil Sharif.



(FJR)