Datangi Kemenlu, Mahasiswa Muhammadiyah Nyatakan Sikap soal Rohingya

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 06 Sep 2017 23:06 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Datangi Kemenlu, Mahasiswa Muhammadiyah Nyatakan Sikap soal Rohingya
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendatangi Kemenlu RI, Jakarta, Rabu 6 September 2017.

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan pendapat mengenai krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Disambut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu Salman Al Farisi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melontarkan lima pernyataan. Pertama, mereka meminta Pemerintah Myanmar, dalam hal ini Aung San Suu Kyi untuk dihukum mati atas kebiadaban sistematis terhadap warga minoritas Rohingya.

Anak-anak muda ini juga mendesak ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan apabila kekerasan terus terjadi. Ketiga, Indonesia sebagai negara mayoritas Islam di dunia harus menjadi pelopor sanksi internasional ke Myanmar.

"Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi harus dicabut PBB dan Komite Hadiah Nobel karena telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya," tuntut para mahasiswa itu, Rabu 6 September 2017.

Poin kelima, ikatan mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia ini juga mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka pintu perbatasan seluas-luasnya agar etnis Rohingya bisa menyelamatkan diri dari persekusi Pemerintah Myanmar.



Kepada Salman, para mahasiswa ini mempertanyakan apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai berkunjung ke Myanmar dan bertemu Aung San Suu Kyi. Salman menjawab, Menlu Retno ke Myanmar menyampaikan pesan dari masyarakat Indonesia.

"Menlu Retno di Myanmar tak hanya bertemu Aung San Suu Kyi, tetapi juga Panglima Tentara Myanmar, Penasihat Pemerintah Myanmar dan Menteri yang terkait dengan bantuan ke Rakhine State," seru Salman.

"Yang dibawa Bu Menlu merupakan pesan dari berbagai tokoh masyarakat, termasuk dari Muahmmadiyah, antara lain, pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Rakhine, harus memberi perlindungan kepada masyarakat di sana dan juga membuka akses kemanusiaan yang selama ini penting dilakukan untuk meringankan penderitaan saudara kita di sana," jelas Salman.

Selain itu, Indonesia juga mendesak pemerintah Myanmar untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Ketua Komisi Rakhine State Kofi Annan.

Salman juga menuturkan Menlu Retno menyampaikan Indonesia siap membantu Myanmar dalam mengimplementasi rekomendasi Kofi Annan. Menurutnya, yang dilakukan Indonesia saat ini adalah pendekatan inklusif.

"Sebab kalau kita melakukan pendekatan eksklusif, nantinya malah menutup akses kita ke sana," tuturnya.

Selain itu, Salman juga menyampaikan kepergian Menlu Retno ke Bangladesh dan bertemu dengan Menlu serta Perdana Menteri Bangladesh. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno membahas masalah pengungsi etnis Rohingya yang kabur ke Bangladesh.

Menurut Menlu Retno, Myanmar dan Bangladesh harus duduk bersama agar bisa mencari solusi terbaik dari masalah di Rakhine.




(WIL)