Kekerasan Merebak di Rakhine, Inggris Hentikan Pelatihan Militer Myanmar

Arpan Rahman    •    Rabu, 20 Sep 2017 14:58 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Kekerasan Merebak di Rakhine, Inggris Hentikan Pelatihan Militer Myanmar
Inggris hentikan sementara bantuan pelatihan untuk pasukan Myanmar (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, New York: Inggris mengatakan, pada Selasa 19 September, bahwa pihaknya telah menghentikan kursus pendidikan dan pelatihan untuk militer Myanmar karena kekerasan etnis di negara bagian Rakhine.
 
Pihak London menyatakan "keprihatinan mendalam" tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tidak akan melanjutkan kursus militer kecuali jika ada "resolusi yang bisa diterima" terhadap krisis Rohingya yang sedang berlangsung.
 
Kekerasan komunal telah merebak negara bagian Rakhine di Myanmar barat sejak gerilyawan minoritas Muslim Rohingya melakukan serangan mematikan ke pos polisi pada 25 Agustus.
 
Pertikaian yang dipimpin tentara menyebabkan puluhan orang tewas dan memaksa lebih dari 420.000 Rohingya melarikan diri dari negara yang sebagian besar beragama Budha ke negeri tetangga Bangladesh.
 
"Tindakan yang dilakukan militer terhadap orang-orang Rohingya perlu dihentikan," Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan kepada Sky News Inggris di New York.
 
"Tidak akan ada keterlibatan atau pelatihan pertahanan lebih lanjut bagi militer Birma (nama lain Myanmar) oleh Kementerian Pertahanan Inggris sampai ada penyelesaian dari masalah ini," tegas PM May, seperti dikutip Manila Bulletin, Rabu 20 September 2017.
Di London, seorang juru bicara pemerintah berkata dalam sebuah pernyataan: "Mengingat kekerasan yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar krisis kemanusiaan yang berkembang yang diakibatkannya, dan keprihatinan mendalam kami tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi, kami telah memutuskan untuk menunda kursus pendidikan yang diberikan kepada militer Myanmar sampai ada resolusi yang dapat diterima untuk situasi saat ini."
 
"Kami meminta angkatan bersenjata Burma untuk segera mengambil langkah-langkah demi menghentikan kekerasan di Rakhine dan memastikan perlindungan semua warga sipil, guna memungkinkan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan dan untuk memfasilitasi pelaksanaan rekomendasi Rakhine Advisory Commission secara sipil," tuturnya.
 
Sebuah komisi dibentuk setahun terakhir, dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang bertugas dalam menghentikan permusuhan antara Rohingya dan umat Budha setempat, mendesak tindakan segera supaya perpecahan tersebut didamaikan.
 
Melatih sesat pikir yang mengerikan
 
Menteri Muda Luar Negeri Inggris Markus Field mengatakan angkatan bersenjata Inggris menyediakan kursus kejuruan, yang berfokus pada pelatihan bahasa, tata pemerintahan, akuntabilitas, etika, hak asasi manusia, dan hukum internasional kepada militer Myanmar.
 
"Melatih mereka bagaimana militer modern beroperasi dalam demokrasi akan lebih efektif daripada mengisolasi mereka," katanya kepada parlemen pada 5 September.
 
Inggris tidak memberikan pelatihan tempur, kata Field. "Inggris akan tetap mendukung kuat untuk melanjutkan embargo senjata Uni Eropa ke Myanmar," ia menambahkan.
 
Sekitar 150 anggota parlemen menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Boris Johnson pada 6 September. Mereka meminta agar program pelatihan dihentikan.
 
Kelompok Burma Campaign UK telah menyerukan diakhirinya program pelatihan sejak diluncurkan pada 2013. Seraya mengatakan bahwa "tidak masuk akal" untuk mencapai penghentiannya telah berlarut-larut begitu lama .
 
"Mengakhiri pelatihan ini seharusnya bukan tidak dipikirkan, bukan sesuatu yang membuat bimbang selama tiga pekan sementara pembersihan etnis terjadi," kata direktur kelompok itu, Mark Farmaner.
 
Dia menyebut pelatihan itu sebagai "sesat pikir yang mengerikan."
 
"Pemikiran ulang atas kebijakan tersebut sekarang diperlukan dan kembali untuk menempatkan keutamaan hak asasi manusia," katanya.

 

 
(FJR)