Tembus Myanmar, Politik Luar Negeri RI Dipuji Wakil HAM Uni Eropa

Sonya Michaella    •    Jumat, 24 Nov 2017 13:06 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingyaindonesia-uni eropa
Tembus Myanmar, Politik Luar Negeri RI Dipuji Wakil HAM Uni Eropa
Menlu Retno Marsudi (kiri) bertemu pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, 4 September 2017. (Foto: AFP).

Jakarta: Uni Eropa terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk HAM Stavros Lambrinidis.
 
Terkait dengan situasi di Rakhine, Lambrinidis senada dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend yang mengapresiasi gerak cepat Indonesia.
 
 
"Politik luar negeri Indonesia ampuh untuk menembus Myanmar dalam membicarakan krisis Rakhine. Kami sangat mengapresiasi Indonesia," kata Lambrinidis ketika ditemui di Pusat Kebudayaan Italia, Jumat 24 November 2017.
 
Dia berharap agar Indonesia, melalui pendekatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus mengawal Myanmar dalam menyelesaikan kasus krisis kemanusiaan di Rakhine State ini.
 
"Kami harap, melalui politik luar negeri Indonesia yang luar biasa, Menlu RI bisa terus masuk ke Myanmar dan bisa menyentuh akar permasalahan dari krisis ini," ucap dia lagi.
 
Sebelumnya, ia sempat mengecam apa yang terjadi di Rakhine. Menurutnya, keadaan di Rakhine tidak dapat diterima, terlebih kondisi yang dialami oleh para pengungsi.
 
"Rohingya yang sudah melarikan diri ke Bangladesh harus segera dikembalikan ke tempat asalnya, begitupun warga lain yang terpaksa keluar dari Rakhine," ucap dia.
 
Selain itu, lanjutnya, ekonomi inklusif Rakhine juga harus diperhatikan dan terus dibangun. Ekonomi Rakhine sangat akan mempengaruhi jika nantinya Rakhine telah berhasil dibangun kembali.
 
 
"Dengan kata lain, untuk membangun Rakhine kembali, salah satu jalan adalah melakukan rekomendasi Kofi Annan. Itu harus," ungkap Lambrinidis lagi.
 
Pria yang pernah mengunjungi Rakhine dua tahun lalu ini menyarankan agar Myanmar memberikan akses masuk untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Rakhine State.

 

 
(FJR)