One Belt One Road Tiongkok Bisa Disebut sebagai Ideologi

Sonya Michaella    •    Selasa, 31 Oct 2017 12:05 WIB
laut china selatanindonesia-tiongkok
<i>One Belt One Road</i> Tiongkok Bisa Disebut sebagai Ideologi
Beberapa pemimpin dunia menghadiri KTT One Belt One Road di Beijing, Tiongkok pada 15 Mei 2017 (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Jakarta: Tiongkok masih dan akan terus berambisi menghidupkan kembali jalur sutera modern yaitu One Belt One Road (OBOR). Bahkan, KTT OBOR telah dihelat pada Mei 2017 lalu yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.
 
 
Namun, menurut jurnalis senior yang juga Ketua Pusat Studi China CSIS Rene L Pattiradjawane menyebutkan bahwa OBOR bukanlah lagi sebuah inisiatif.
 
"OBOR sudah tidak bisa dikategorikan menjadi insiatif Tiongkok, tetapi ideologi. Kenapa? OBOR sudah ada di dalam amandemen Partai Komunis Tiongkok yang kongresnya baru selesai pekan lalu," ucap Rene dalam seminar 'Geopolitical and Legal Development Post Permanent Court of Arbitration Award on South China Sea Dispute', di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.
 
Presiden Tiongkok Xi Jinping bahkan menjanjikan investasi sebesar USD124 miliar untuk rencana ambisius pembangunan jalur sutera abad 21.
 
Xi juga mempersilahkan semua pihak untuk dapat bergabung dalam proyek yang diharapkan akan menjadi jalan menuju perdamaian dan kemakmuran bagi dunia, termasuk Indonesia.
 
"Kita sebut Tiongkok ini negara besar dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.Tapi mereka pun memiliki masalah ekonomi yang cukup besar juga," ungkap dia lagi.
 
"Ada upaya untuk membentuk sebuah model baru. Anehnya, model baru ini jadi merubah tatanan dunia yang sudah dibangun sejak dulu," kata Rene.
 
 
Rene juga sempat mengungkapkan pemikirannya, di mana globalisasi tidak hanya soal One Belt One Road, tapi seharusnya menjadi Many Belt Many Road yang berarti mencakup banyak, tidak hanya satu.
 
Tiongkok telah menggembor-gemborkan inisiatif OBOR ini yang diluncurkan sejak 2013 lalu, sebagai cara baru untuk mendorong pembangunan. Pembangunan tersebut bertujuan memperluas hubungan antara Asia, Afrika, Eropa dan wilayah lainnya yang didukung investasi infrastruktur miliaran dolar. 



(FJR)