Menlu RI: Rakhine State Perlu Diperhatikan Secara Khusus

Sonya Michaella    •    Minggu, 12 Nov 2017 17:35 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Menlu RI: Rakhine State Perlu Diperhatikan Secara Khusus
Menlu RI Retno Marsudi bersama Menkopolhukam RI WIranto di Filipina. (Foto: Dok. Kemenlu RI)

Manila: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali menegaskan bahwa situasi di Rakhine State memerlukan perhatian dan komitmen khusus. Hal ini diutarakan di Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, Manila, hari ini.

"Situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang kongkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri," tegas Menlu Retno, seperti keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Metrotvnews.com, Minggu 12 November 2017.

Ia menegaskan bahwa sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespon tantangan di Asia Tenggara.

Pada pertemuan APSC ini, selain dihadiri Menlu Retno, Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto juga turut hadir. Menyinggung krisis di Rakhine State, Menko Polhukam juga menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme.

Terkait penanganan terorisme, Menko Polhukam menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dalam melawan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, Menko Polhukam menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khusunya peningkatan ancaman foreign terrorist fighters dan terorisme lintas batas.

Terkait hal itu, Menko Polhukam menginformasikan inisiatif Indonesia yaitu Subregional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism di Menado, 29 Juli 2017. Bersama dengan Malaysia dan Filipina, Trilateral Joint Patrol on Sulawesi dan Sulu Seas telah dilakukan.

"Kita menyambut baik disetujuinya ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism and Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism," kata Wiranto.

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yaitu konvensi untuk memberantas penyelundupan manusia, terutama wanita dan anak-anak.

Wiranto juga sempat mengingatkan kembali ancaman kejahatan narkoba. Oleh karena itu, kerja sama di kawasan harus ditingkatkan agar visi “Drug Free ASEAN” dapat tercapai melalui implementasi “ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drugs 2016 -2025”.

Dalam pertemuan ini, Indonesia juga mengingatkan kejahatan perikanan, diantaranya IUU Fishing yang telah menimbulkan kerugian besar di bidang ekonomi.

APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengkoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar Politik Keamanan ASEAN.



(FJR)