Deklarasi Djuanda Wujud Nyata Diplomasi Indonesia Tak Lekang Waktu

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 13 Dec 2017 12:32 WIB
kemenludiplomasi luar negeri
Deklarasi Djuanda Wujud Nyata Diplomasi Indonesia Tak Lekang Waktu
Wamenlu AM Fachir memaparkan pentingnya Deklarasi Djuanda sebagai wujud nyata diplomasi Indonesia (Foto: Marcheilla Ariesta).

Jakarta: Sejak enam dekade lalu, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mendeklarasikan implementasi diplomasi maritim dengan wawasan Nusantara. Hingga saat ini, deklarasi tersebut masih dipandang sebagai suatu landasan kokoh konsep negara kesatuan Republik Indonesia. 
 
"Deklarasi Djuanda adalah wujud nyata bahwa diplomasi Indonesia tidak lekang oleh waktu. Enam dekade sejak pertama disampaikan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, hingga saat ini masih terbukti dipandang sebagai suatu landasan kokoh konsep NKRI yang merupaka negara maritim dan kepulauan," ujar Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, dalam pebukaan Simposium Internasional dalam rangka 60 tahun Deklarasi Djuanda, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.
 
Fachir menuturkan, Global Maritime Fulcrum merupakan tindak lanjut perjuangan bangsa di bidang maritim. Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Damos Agusman.
 
Dalam sambutannya, Damos menyebutkan bahwa Deklarasi Djuanda sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai penguatan diplomasi maritim. Karenanya, simposium dilaksanakan dan bertujuan untuk merumuskan opsi kebijakan pakar hukum, baik dari dalam maupun luar negeri.
 
"Pertemuan ini untuk mengingatkan kembali bahwa tak hanya diplomat, tapi juga kalangan praktisi dan akademisi hukum internasional, pemerintah Indonesia telah menjalankan diplomasi maritim sejak puluhan tahun lalu," tukasnya.
 
Deklarasi Djuanda merupakan deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia, termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dicetuskan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu, Djuanda Kartawidjaja.
 
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.
 
Dalam Simposium ini, hadir sebagai pembicara Duta Besar Eddy Pratomo yang merupakan Utusan Khusus Presiden di Bidang Penetapan Batas Maritim antara RI-Malaysia, Dubes RI untuk Kerajaan Inggris yang juga sebagai Wakil Tetap RI untuk Organisasi Maritim Internasional Dubes Rizal Sukma, Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrrahman mewakili Kepala Staf Angkatan Laut RI dan Professor Dr Robert C. Beckman, Kepala Bidang Hukum Kelautan, Universitas Nasional Singapura. 



(FJR)