Masalah Keamanan Kawasan Isi Pertemuan Menlu di KTT ASEAN

Stela Nau    •    Selasa, 06 Sep 2016 13:56 WIB
ktt asean
Masalah Keamanan Kawasan Isi Pertemuan Menlu di KTT ASEAN
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di pertemuan ASEAN di Laos (Foto: ANTARA)

Metrotvnews.com, Vientiane: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memulai rangkaian pertemuan KTT ASEAN di Vientiane, Laos. Beberapa acara awal pun berhasil dicapai.
 
Menlu menyampaikan ada tiga acara dilakukan di Lao National Convention 6 September, termasuk mengenai Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Kemudian juga pertemuan pilar ekonomi Asia Pasifik serta Asean Intergovernmental Comission on Human Right (AICHR).
 
"Pertama, mengenai aksesi tiga negara baru Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yaitu dari Chile kemudian Mesir, dan satu lagi adalah Maroko," ujar Menlu Retno kepada wartawan, di Vientiane, Selasa (6/9/2016). 
 
"Nah, dengan masuknya tiga negara yang mengaksesi TAC jumlah negara di luar ASEAN yang sudah mengaksesi adalah 25 negara. Jadi, kalau digabung dengan 10 negara ASEAN pada saat kita bicara TAC, adalah sekarang sudah 35 negara," imbuh Menlu. 
 

Pertemuan kedua, menyangkut pertemuan ASEAN Political and Security Committe (APSC). Delegasi Indonesia dihadiri oleh dua menteri yaitu Menkopolhukam Wiranto dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri. "Intinya adalah dalam APSC ini kita berbicara sejauh mana pilar politik dan keamanan ini diimplementasikan dalam mencapai visi ASEAN tahun 2025. Delegasi Indonesia tadi menyampaikan beberapa hal yakni politik dan keamanan, ada tujuh yang dibahas atau disampaikan," pungkas mantan Dubes RI untuk Belanda itu. 
 
Isu pertama yang akan disampaikan dalam APSC adalah mengenai masalah traficking in person atau perdagangan manusia. Menlu melaporkan bahwa proses ratifikasi ASEAN in person especially for women and children saat ini sedang dijalankan oleh Indonesia. Indonesia tentunya juga menyampaikan pentingnya untuk mengatasi root causes atau akar permasalahan dan juga pada saat yang sama perlu memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia. 
 
Sementara isu yang kedua adalah mengenai elicited drugs and traficking atau peredaran obat-obatan terlarang. "Indonesia sekali lagi menyampaikan saat ini very alarming. Kita Indonesia dalam situasi emergency terkait masalah narkoba ini dan kita menyambut baik adanya new sectoral body di dalam APSC yang melakukan apa namanya membantu ASEAN dalam mencapai drug free ASEAN," tegas Menlu. 
 
"Dan kita juga menyampaikan bahwa Indonesia pada Juli 2012 telah menjadi tuan rumah 1st ASEAN Sea Port Interdiction Task Force (ASITF), dan hasil ASITF ini adalah adanya ASITF vocal point untuk isu drug trafficking," imbuhnya. 


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di pertemuan ASEAN di Laos (Foto: ANTARA)


 
Terorisme dan radikalisme menjadi isu ketiga yang dibahas. Dalam pertemuan itu delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pada Agustus lalu Indonesia menjadi tuan rumah International Meeting on Countering ‎Terorism di Bali. Mengenai permasalahan ini Indonesia mendorong digunakannya ASEAN Confession on Counter Terorism dan mekanisme yang lain dalam rangka untuk melawan terorisme dan radikalisme.
 
Isu keempat mengenai Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Indonesia menekankan pentingnya kerjasama yang erat dalam menangani kasus atau isu IUU Fishing tersebut.
 
Permasalah yang tak pentingnya adalah isu keamanan di Laut Sulu dan wilayah perairan di sekitarnya. "Kita meminta sekali lagi perlunya negara-negara, terutama Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk mempererat kerja sama, sehingga dapat menjamin keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Isu ini sebenarnya sudah kita mulai sampaikan pada saat AMM di Juli yang lalu," sebut Menlu perempuan pertama Indonesia itu.
 
Isu keenam adalah masalah Cyber Security. Kepada wartawan Menlu menegaskan pemerintah menyambut baik adanya atau didirikannya working group baru mengenai cyber security dalam konteks ADMM Plus. 
 
"Dan isu yang terakhir adalah mengenai penghormatan terhadap HAM. Kita melihat perlunya diempower (diperkuat) ASEAN Intergovernmental Comission on Human Right (AICHR). Dan sekali lagi kita bicara masalah penghormatan terhadap human rights, maka isu mengenai migrant workers selalu disampaikan oleh Indonesia," pungkas mantan Dubes RI untuk Norwegia ini.
 
Ini yang disampaikan oleh delegasi Indonesia pada saat pertemuan. Terakhir, pertemuan yang dilakukan oleh para menteri luar negeri ASEAN adalah dalam konteks ASEAN Coordinating Council (ACC). 
 
ACC ini sebenarnya pertemuan untuk melihat housekeeping isu mengenai bagaimana masing-masing pilar sudah melakukan tugasnya masing-masing, untuk bersinergi mencapai ASEAN Community Vision 2025. Dan fokusnya mengenai Community Building 2025 dan Indonesia mengkonsentrasikan terhadap tiga isu.
 
Pertama adalah isu mengenai pentingnya meningkatkan sentralitas ASEAN. "Yang jelas kita menekankan dan perlunya kita melakukan isu ‎mengenai pentingnya sentralitas ASEAN ini. Karena kita menyampaikan tidak akan mungkin atau sulit bagi kita untuk mewujudkan ASEAN Community Building 2025, apabila ASEAN tidak dapat memerankan sentralitasnya," tutur Menlu.
 
Hal ini juga merupakan salah satu pesan yang sangat penting yang selalu disampaikan oleh Indonesia. Dan kita juga mengingatkan bahwa sentralitas ini harus dibangun, karena kalau tidak itu hanya jadi jargon-jargon dan dalam pelaksanaannya akan sulit melakukan atau bertindak sebagai satu ASEAN.


Menlu Retno Marsudi bersama Menlu-menlu ASEAN (Foto: ANTARA)
 
 
Kemudian isu yang kedua dalam rangka mencapai ASEAN Community Building 2025, ‎Indonesia menekankan pentingnya people center and socially responsible ASEAN. Ini juga posisi yang secara konsisten dibawakan oleh Indonesia mengenai pentingnya masyarakat ASEAN dapat merasakan arti atau dapat merasakan keberadaan ASEAN. Jadi direct impact kepada masyarakat itu harus dirasakan oleh masyarakat. 
 
"Dalam konteks ini maka isu mengenai gap between (pemisah antara) anggota negara ASEAN dan isu mengenai masalah connectivity mengenai di dalam ASEAN menjadi sangat penting artinya dalam rangka menjadikan ASEAN dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat dan masyarakat ASEAN," ucapnya.
 
Isu ketiga, yang Indonesia bawakan adalah dalam rangka tahun depan kita akan memperingati 50 tahun berdirinya ASEAN. Tahun depan Filipina akan menjadi Ketua ASEAN. Untuk itu Indonesia menyampaikan organisasi kawasan ini perlu bersinergi untuk memperingati 50 tahun ASEAN. 
 
"Yang penting adalah visibility ASEAN ditingkatkan, achievement kita seperti apa, dan juga komitmen kita untuk maju ke depan seperti itu," sebut Menlu Retno.
 
Menlu juga menjelaskan Presiden Joko Widodo menghadiri upacara pembukaan KTT yang kemudian diikuti pertemuan untuk ASEAN. 
 
"Kemudian Presiden juga akan menghadiri launching masterplan ASEAN connectivity 2025, dan juga ASEAN integration workplan sekaligus penandatanganan ASEAN Declaration: One ASEAN, One Respons. Jadi respons ASEAN untuk merespons disaster (bencana). Kemudian pertemuan dengan parlemen, youth dan bisnis. Dan terakhir dinner (dengan kepala negara yang hadir)," pungkas Menlu.
 
Selain dengan kepala negara anggota ASEAN, Presiden Joko Widodo juga akan turut serta dalam pertemuan ASEAN Asia Timur. Selain itu juga adapula pertemuan bilateral ASEAN dengan negara-negara di luar anggota organisasi kawasan Asia Tenggara ini.

(FJR)