Komisi HAM ASEAN Dianggap Mati Ketika Dihadapkan Isu Rohingya

Sonya Michaella    •    Kamis, 20 Sep 2018 16:39 WIB
rohingyaasean
Komisi HAM ASEAN Dianggap Mati Ketika Dihadapkan Isu Rohingya
Warga etnis Rohingya yang menyelamatkan diri dari Rakhine ke Bangladesh (Foto: AFP).

Jakarta: Komisi HAM untuk ASEAN, AICHR, dianggap ‘mati’ ketika dihadapkan dengan permasalahan krisis Rohingya yang telah bergulir sejak Agustus 2017 lalu.
 
Baca juga: Amnesty Klaim Indonesia Tak Setuju Rekomendasi Penyelidikan Myanmar.
 
Sejumlah LSM dan organisasi HAM di Indonesia, termasuk KontraS dan Forum Asia menyebut bahwa AICHR dan perwakilan Indonesia tak berbuat banyak terkait HAM di Rakhine State.
 
Padahal, seharusnya AICHR dan tentunya ASEAN, adalah yang pertama kali bergerak untuk menangani permasalahan Rohingya dan dugaan tindak kekerasan di Rakhine yang dilakukan oleh militer Myanmar.
 
"Kami anggap AICHR sudah gagal menangani kasus Rohingya ini. Mereka tidak pernah bersuara dan tidak ada tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Rachel dari Forum Asia, di kantor KontraS, Jakarta, Kamis 20 September 2018.
 
"Indonesia harus memilih wakil yang berani untuk menyuarakan keadilan HAM untuk para Rohingya. Komisi HAM di ASEAN ini harus lebih bermakna mendukung HAM di Asia Tenggara," lanjut dia.
 
Senada dengan Forum Asia, Fatia Maulidiyanti dari KontraS meminta agar perwakilan Indonesia di AICHR yaitu Dinna Wisnu menegaskan langsung posisi Indonesia terkait Rohingya, di bidang HAM.
 
"Bu Dinna bisa menggunakan diplomasi langsung dan cabang-cabang badan ASEAN lainnya untyk mndorong penyelesaian krisis ini dan bisa didiskusikan secara terbuka," ujar dia.
 
Sementara itu, laporan tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diketuai Marzuki Darusman dibantah oleh pihak Myanmar.
 
Dalam laporan setebal 400 halaman tersebut, Marzuki menyebut bahwa militer Myanmar bertanggungjawab karena telah melakukan tindakan brutal hingga menewaskan ratusan Rohingya di Rakhine.
 
Namun, Myanmar berdalih bahwa serangan tersebut adalah balasan karena pemberontak Rohingya lebih dulu menyerang pos perbatasan pada Agustus 2017 lalu.


(FJR)