Pakar PBB akan Periksa Layanan Kesehatan di Indonesia

   •    Jumat, 17 Mar 2017 21:09 WIB
kesehatanpbb
Pakar PBB akan Periksa Layanan Kesehatan di Indonesia
Danius Puras dari Dewan HAM PBB. (Foto: ABC)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Dainius P?ras akan mengunjungi Indonesia mulai dari 22 Maret hingga 3 April 2017 untuk menilai realisasi hak warga dalam menerima layanan kesehatan. 

"Tujuan kunjungan ini adalah mempelajari usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hak warga menerima layanan kesehatan, termasuk langkah-langkah apa saja yang sudah diambil dan tantangan-tantangan apa yang sedang dihadapi," ucap P?ras, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat 17 Maret 2017. 

Kedatangan P?ras akan menjadi kunjungan perdana pakar kesehatan independen dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia. P?ras akan memonitor realisasi hak semua orang untuk menerima layanan terbaik kesehatan fisik dan mental. 

P?ras akan memeriksa pencapain dan tantangan terkait kepuasan atas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas dan kualitas dari jasa, barang dan fasilitas kesehatan. 

Ia juga akan memeriksa sejumlah faktor yang berimbas pada hak menerima layanan kesehatan di Indonesia, termasuk kemiskinan, diskriminasi dan eksklusi sosial. 

"Saya tertarik mengamati beberapa isu spesifik dalam kunjungan ini, terutama dalam kerangka Agenda Pengembangan Berkesinambungan 2030," ucap P?ras.

Isu spesifik itu di antaranya asuransi kesehatan universal; kesehatan ibu mengandung dan anak-anak; kesehatan reproduktif; kesehatan mental; HIV/AIDS; dan penggunaan dan ketergantungan narkotika. 

Dalam kunjungan ini, P?ras juga akan memeriksa situasi dari populasi dan grup kunci, seperti wanita, anak-anak, orang dengan disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Observasi awal P?ras akan disampaikan dalam konferensi pers pada 3 April 2017 di Papua Meeting Room, Menara Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, pada pukul 15.00 WIB. 

Setelah itu, P?ras akan mempresentasikan sebuah laporan komprehensif atas kunjungannya ke Indonesia ke Dewan HAM PBB pada Juni 2018.


(WIL)