Hampir 80 Persen Korban TPPO adalah Perempuan dan Anak-anak

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 04 Oct 2017 17:31 WIB
perdagangan manusia
Hampir 80 Persen Korban TPPO adalah Perempuan dan Anak-anak
Ilustrasi anak-anak (Foto:MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Jose Tavares menuturkan setiap tahunnya, ada 600 ribu hingga 800 ribu orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dibalik jumlah yang fantastis tersebut, hampir 80 persen merupakan anak-anak dan perempuan.

Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, sudah ada Konvensi ASEAN tentang Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (ACTIP), namun belum diratifikasi oleh Indonesia.

"Setiap tahunnya ada 600 ribu hingga 800 ribu orang, dengan persentase masing-masing 51 persen perempuan, 21 persen laki-laki, 20 persen anak perempuan dan delapan persen anak laki-laki. Jadi hampir 80 persen perempuan dan anak-anak," ujar Jose saat ditemui dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.

Jose menuturkan Indonesia merupakan sumber tujuan dan sekaligus transit bagi para korban TPPO. Indonesia juga salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar, sebanyak 4,5 juta yang 70 persennya adalah perempuan di ASEAN.

Sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2015, tercatat 1.484 kasus TPPO. Hingga Agustus 2017, ada 1.035 kasus TPPO yang sudah berhasil diselesaikan dan masih sekitar 449 kasus yang ditangani.

"Jika dilihat dari statistiknya, Indonesia merupakan negara tujuan terbesar. Dan sebenarnya, lebih dari 80 persen korban TPPO berada di Indonesia," imbuhnya.

Indonesia berada di urutan keempat di ASEAN, jika ditilik dari negara asal anak buah kapal yang menjadi korban TPPO. Myanmar menempati urutan pertama, disusul Kamboja, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia, sebanyak 14 anak-anak dan 269 dewasa dengan total keseluruhan 283 anak buah kapal menjadi korban TPPO di ASEAN.

Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki undang-undang mengenai kejahatan TPPO lintas batas, yaitu UU no.21 tahun 2007. Namun ACTIP yang ditandatangani pada 21 November 2015, memiliki instrumen hukum yang merupakan payung di kawasan untuk mencegah dan memberantas kejahatan TPPO lintas batas.

"Keunggulan dari ACTIP ini adalah hasil dari sebuah kompromi di kawasan yang mengakomodir kepentingan negara anggota ASEAN yang berbeda-beda. ACTIP menggunakan UN Protocol of Trafficking in Person sebagai minimum treesholdnya, namun pada akhirnya ACTIP menjadi beyond in protocol yang dihasilkan UN tersebut," kata Jose.

Indonesia sangatt berkepentingan dalam meratifikasi ACTIP karena merupakan negara penggagas. Dengan meratifikasi ACTIP, Indonesia bisa memperkuat efektifitas pencegahan TPPO dan perlindungan korbannya.

 


(WAH)