Indonesia Akan Izinkan Komisi HAM PBB Kunjungi Papua

Fajar Nugraha    •    Rabu, 30 Jan 2019 20:52 WIB
papuaindonesia-pbb
Indonesia Akan Izinkan Komisi HAM PBB Kunjungi Papua
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB. (Foto: Kemenlu RI).

Jenewa: Pemerintah Indonesia dikabarkan akan mengizinkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengunjungi Papua. Hal ini disampaikan oleh Juru Komisi Tinggi HAM PBB Ravina Shamdasandi.

Rencana ini terkait insiden penembakan kelompok kriminal bersenjata yang telah membunuh 16 warga sipil yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak pada 1 dan 2 Desember 2018.

Kantor Komisi Tinggi HAM PBB yang dipimpin oleh Michelle Bachelet mengatakan, pihaknya terus membahas isu Papua Barat dengan pihak Indonesia. Pihaknya juga meminta akses ke wilayah tersebut.

“Indonesia secara prinsip sepakat memberikan akses ke Papua. Kami saat ini tengah menunggu konfirmasi dari pengaturan jadwal,’ ujar Juru Bicara Komisi Tinggi HAM PBB Ravina Shamdasandi, seperti dikutip Guardian, Rabu 30 Januari 2018.

Shamdasani mengatakan serangan di Nduga oleh kelompok kriminal bersenjata merupakan kekerasan yang tidak dapat diterima. Tetapi menurutnya Pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan akar permasalahannya.

Komitmen Indonesia

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengundang Komisi Tinggi HAM yang akan diwakili oleh kantor regional nya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua.

“Undangan sudah disampaikan langsung ketika kunjungan Komisi Tinggi HAM sebelumnya (yakni Zeid al Hussein), jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka masih menunggu undangan atau meminta akses,” tegas Dubes Hasan Kleib.

“Hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan tersebut,” imbuhnya.

Dubes Hasan pernah bereaksi di hadapan sidang Dewan HAM PBB, ketika Komisi Tinggi HAM sebut pada 2018 lalu. Namun pada kenyataannya Indonesia bukan belum berikan akses, karena yang terjadi tapi karena kantor Komisi Tinggi HAM di Bangkok kurang koordinasi dan beberapa kali fait accompli (keadaan yang harus diterima) atas jadwal kunjungan. Selazimnya jadwal kunjungan disampaikan 1-2 hari sebelumnya dengan melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia.

Diplomat yang pernah menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI ini menyebutkan pada Oktober 2018, ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala Komisi Tinggi HAM yangg baru, Michelle Bachelet, dibahas juga pengaturan dan jadwal kunjungan tersebut. Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini.


(FJR)