Militan Rohingya Deklarasikan Gencatan Senjata di Rakhine

Willy Haryono    •    Minggu, 10 Sep 2017 09:16 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Militan Rohingya Deklarasikan Gencatan Senjata di Rakhine
Pengungsi Rohingya mengantre bantuan di kamp Kutupalong di Bangladesh. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Rakhine: Setelah kekerasan terjadi selama lebih dari dua pekan di Rakhine, kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA mendeklarasikan gencatan senjata unilateral pada Sabtu 9 September 2017. 

"Gencatan senjata sementara atas operasi militer selama satu bulan agar grup-grup relawan dapat merespons krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Rakhine," ujar pernyataan dari ARSA, seperti dikutip CNN

Disebutkan dalam pernyataan bahwa gencatan senjata akan mulai diberlakukan pada Minggu 10 September 2017. 

Menurut Vivian Tan dari agensi pengungsian PBB (UNHCR), sedikitnya 290 etnis Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh sejak 25 Agustus. 

Yanghee Lee, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, mengatakan pada Jumat lalu bahwa sedikitnya 1.000 orang tewas dalam kekerasan di Rakhine sejak dua pekan terakhir. Ia menyebut angka tersebut kemungkinan besar masih jauh dari jumlah aslinya. 

"Angka-angka sulit diverifikasi karena sulitnya akses ke sejumlah lokasi," tutur Lee. 


Petugas keamanan Myanmar. (Foto: AFP)

Bantuan Kemanusiaan

Pemerintah Myanmar menyebut 421 orang tewas sejak 25 Agustus. 

Rohingya dianggap sebagai etnis paling terpersekusi di dunia. Sebagian orang di Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran gelap dari Bengali atau Benggala. 

Myanmar, negara yang dulu disebut Burma, menyalahkan teroris sebagai pemicu kekerasan terbaru di Rakhine. 

ARSA membunuh 12 petugas keamanan di pos perbatasan Myanmar hampir dua pekan lalu. Sebagai aksi balasan, militer Myanmar melancarkan operasi perburuan militan yang berimbas pada masyarakat sipil di Rakhine.

Pernyataan ARSA mendorong adanya bantuan kemanusiaan untuk semua korban di Rakhine, "terlepas dari apapun etnis atau agama mereka." ARSA juga meminta pemerintah Myanmar mengikuti gencatan senjata ini dan berpartisipasi dalam membantu korban kekerasan.

 


(WIL)