Memaknai Maraton Diplomasi Kemanusiaan untuk Pengungsi Rakhine

Elverina Hidayat    •    Rabu, 06 Sep 2017 07:58 WIB
konflik myanmarrohingya
Memaknai Maraton Diplomasi Kemanusiaan untuk Pengungsi Rakhine
Warga Rohingya yang mengungsi dari wilayah Rakhine, berupaya lintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh. (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Dhaka: Selama beberapa hari terakhir dimulai pada Minggu 3 September, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi memulai perjalanan ke Myanmar dan Bangladesh.
 
Ini bukanlah liburan, melainkan ada tugas berat yang dipikul oleh mantan Dubes RI untuk Belanda itu. Mengingat saat ini krisis kemanusiaan terjadi di wilayah Rakhine State, Myanmar yang mendorong luapan pengungsi Rakhine bergerak ke negara tetangga, Bangladesh.
 
 
Sebelum perjalanan ke dua negara itu, Menlu Retno melakukan banyak komunikasi. Antara lain komunikasi itu dilakukan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, mantan Sekjen PBB Kofi Annan sebagai utusan khusus PBB untuk Rakhine. Kemudian komunikasi juga dilakukan dengan otoritas Myanmar seperti State Counsellor Aung San Suu Kyi dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, serta Penasihat Keamanan Nasional U Thaung Tun.
 
"Sepanjang perjalanan saya ke Myanmar dan ke Bangladesh, saya sebut marathon diplomacy untuk kemanusiaan. Sejak sebelum saya berangkat ke Myanmar, saya sudah melakukan banyak sekali komunikasi," ujar Menlu Retno Marsudi di Dhaka, Selasa 5 September 2017.
 
"Sekali lagi untuk meng-address (membahas) isu yang kompleks seperti ini, kita perlu bicara dengan banyak pihak. Saya bicara dengan Sekjen PBB, saya bicara dengan Kofi Annan kemudian dengan otoritas Myanmar dengan national security advisor, dan Menlu Turki. Itu sebelum saya berangkat ke Myanmar," imbuhnya.
 
Tak kurang menlu-menlu seperti Menlu Belanda Bert Koenders dan Menlu Inggris Boris Jonhson serta Menlu Iran Mohammad Javad Zarif juga memberikan dukungan atas upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia saat ini di Myanmar. "Menlu Iran menyampaikan jika ada hal yang (bisa) dibantu, Iran siap membantu," tutur menlu perempuan pertama Indonesia itu.
 
Menlu Koenders menyampaikan pesan bahwa mendukung upaya yang dilakukan Indonesia dan juga menyampaikan bahwa pada saat sudah ada hal yang harus atau didukung oleh Belanda, terutama mengenai rekomendasi dari penyelidikan Kofi Annan di Rakhine, maka pihaknya akan siap untuk berkontribusi. 
 
Serupa dengan Menlu Koenders, Menlu Inggris Boris Johnson pun memberikan dukungannya atas upaya Indonesia. "Kembali Inggris menyampaikan dukungannya terhadap diplomasi kemanusiaan Indonesia yang sedang dilakukan dan mereka siap untuk membantu," pungkas Menlu.


Menlu Retno Marsudi saat bertemu Aung San Suu Kyi (Foto: Dok. Kemenlu).

 
Menlu Retno juga melibatkan wakil dari Organisasi Imigran Internasional/International Organization for Migration (IOM) dan Lembaga PBB yang mengurus pengungsi, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Bangladesh, guna memetakan apa yang diperlukan oleh pengungsi Rakhine. Melalui komunikasi dengan kedua organisasi diharapkan bisa menyusun detail bantuan yang tepat sasaran untuk pengungsi Rakhine.
 
Peran ASEAN juga tidak boleh dilupakan untuk mengatasi krisis di Rakhine. Komunikasi pun dilakukan oleh Menlu Retno guna melakukan konsultasi dengan koleganya di ASEAN.
 
"Jadi sambil kita jalan, sambil kita melakukan misi kemanusiaan ini, komunikasi dengan berbagai macam pihak terus kita lakukan," ucap mantan Dubes RI untuk Norwegia itu.
 
"Alhamdullilah mereka sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Indonesia dan menyampaikan dukungan," Menlu menambahkan.
 
Kini kunci penyelesaian masalah ada di tangan Myanmar. Sudah sepatutnya mereka mulai bergerak untuk meredakan ketegangan yang terjadi.
 
Pada pertemuan Menlu Retno dengan Aung San Suu Kyi Senin 4 September, disampaikan usulan dengan formula 4+1 dari Indonesia. Empat usulan tersebut adalah, perdamaian dan keamanan, pertahanan diri maksimum dan tanpa kekerasan, perlindungan tanpa memandang etnis dan agama, serta pentingnya membuka akses penyaluran bantuan kemanusiaan.
 
Satu usulan lainnya adalah implementasi laporan Kofi Annan, Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang ditunjuk Pemerintah Myanmar sendiri. Suu Kyi pun menanggapi positif usulan dengan formula 4+1 yang disampaikan Indonesia.
 
 
Diharapkan dengan usulan ini kekerasan di Rakhine bisa mereda. Pengungsi warga Rakhine bisa kembali ke rumah mereka masing-masing.
 
Jalan terjal mungkin akan ditemui dalam upaya mencapai perdamaian. Tetapi dengan kemauan dan keyakinan serta dukungan dari negara tetangga serta ASEAN, diharapkan perdamaian itu bisa tercapai.

 


 


(FJR)