Tiga Negara Sepakat Mendukung Rekonstruksi Marawi

Fajar Nugraha    •    Minggu, 12 Nov 2017 23:33 WIB
ktt apecfilipina
Tiga Negara Sepakat Mendukung Rekonstruksi Marawi
Pertemuan trilateral bahas bantuan Marawi (Foto: AFP).

Manila: Direbutnya kota Marawi di Filipina pada awal tahun oleh kelompok militan yang terafiliasi dengan Islamic State (ISIS), dapat diatasi dengan baik oleh militer Filipina.

Namun kali ini ada masalah penting. Bagaimana mengembalikan Marawi yang porak poranda akibat dikuasai oleh kelompok Maute dan Abu Sayyaf.

(Baca: RI, Filipina dan Malaysia akan Bahas Rekonstruksi Marawi).

"Keberhasilan Filipina dalam membebaskan kota Marawi penting bagi kawasan dan mengirimkan pesan kuat tentang kekuatan kita dalam melawan terorisme dan ekstrimisme melalui kerja sama," demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Manila, Minggu 12 November 2017. 

Lebih lanjut Menlu RI menekankan bahwa pembebasan Marawi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah awal dari tugas yang lebih besar lagi, yakni mewujudkan pembangunan dan perdamaian berkelanjutan di Marawi dan di kawasan. Untuk itu, Indonesia akan terus mendukung Filipina dalam melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Marawi. 

"Rekonstruksi dan rehabilitasi adalah tugas yang sangat berat. Namun dengan dukungan dan kerja sama, termasuk melalui Trilateral, maka tugas ini akan bisa diselesaikan," pungkas Menlu Retno, dalam keterangan tertuls Kemenlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Minggu 12 November 2017.  

Seiring dengan pulihnya situasi di Marawi dan kembalinya masyarakat ke kota tersebut, langkah penting berikutnya adalah melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur, re-integrasi, penyelesaian akar permasalahannya, serta penguatan kerja sama guna mencegah terulangnya kembali tragedi seperti yang terjadi di Marawi.  

Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung proses rekonstruksi dan pembangunan di Marawi. 

"Indonesia menunggu Pemerintah Filipina untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan bagi upaya rekonstruksi dan rehabilitasi," ujar Menlu Retno.  

Selain rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur, salah satu fokus dukungan Indonesia terkait dengan sektor pendidikan dan deradikalisasi. Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Filipina untuk mengembangkan toleransi melalui pendidikan. 

Menyambut hal ini, Indonesia menyampaikan kesiapannya membantu pengembangan kurikulum pendidikan agama, pengiriman ulama untuk menyebarkan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui madrasah, serta menyediakan lebih banyak beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa asal Marawi. Pada bagian lain, Menlu RI juga menyebutkan pengalaman Indonesia dalam melakukan deradikalisasi. 

"Indonesia siap berbagi pengalaman dengan Filipina dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi di Marawi," tegas Menlu Retno.  

Guna meningkatkan kehandalan dan profesionalisme aparat keamanan dan penegak hukum, Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Jakarta Centre for Law Enfocement Cooperation (JCLEC) untuk memberikan pelatihan bagi para penegak hukum dan aparat keamanan, dengan kurikulum yang didesain sesuai kebutuhan (tailor-made). 

Secara khusus, Menlu Filipina menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan bantuan Indonesia dan Malaysia dalam pembebasan kota Marawi.  

Mengingat semakin kompleksnya tantangan keamanan, termasuk mencegah terulangnya situasi seperti di Marawi, Indonesia telah berinisiatif menyampaikan draft Rencana Aksi (Plan of Action) beserta peta jalan (Road Map), yang secara sistematis memuat aktivitas kongkrit kerja sama Trilateral. 

Kegiatan kongkrit ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni jangka pendek, menengah dan panjang. Kedua dokumen ini selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam dalam Pertemuan Trilateral berikutnya, yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia awal tahun depan.  

Pertemuan Trilateral ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Trilateral sebelumnya pada Juni lalu. Kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan terorganisir lintas negara, terutama terorisme, khususnya di Laut Sulu dan Sulawesi .


(FJR)