Aung San Suu Kyi Berencana Tak Hadiri Sidang Majelis Umum PBB

Arpan Rahman    •    Rabu, 13 Sep 2017 14:50 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Aung San Suu Kyi Berencana Tak Hadiri Sidang Majelis Umum PBB
Aung San Suu Kyi dalam tekanan mengenai caranya menghadapi krisis di Rakhine (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Yangon: Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi akan tidak menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, pekan depan, di tengah kritik meluap atas penanganannya terhadap krisis Rohingya.
 
Sekitar 370.000 Muslim Rohingya menyeberang ke Bangladesh sejak kekerasan di negara bagian Rakhine meningkat, bulan lalu.
 
Suu Kyi menghadapi tuduhan dari para pendukung di Barat bahwa dia telah gagal untuk angkat suara mengenai kekerasan tersebut.
 
 
Militer Myanmar mengatakan, pihaknya memerangi militan Rohingya. Seraya membantah laporan bahwa pihaknya menargetkan warga sipil.
 
Seorang juru bicara pemerintah untuk Suu Kyi, Zaw Htay, mengatakan "konselor negara tidak akan hadir" di Majelis Umum, di mana dia berbicara tahun lalu. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.
 
Juru bicara lain, Aung Shin, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa "mungkin" Suu Kyi memiliki "masalah yang lebih mendesak untuk ditangani", 
 
"Dia tidak pernah takut menghadapi kritik atau menghadapi masalah," bubuhnya seperti disitat BBC, Rabu 13 September 2017.
 
Suu Kyi dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam diskusi pada sidang Majelis Umum di New York dari 19 sampai 25 September.
 
Dalam pidato pertamanya di Majelis Umum sebagai pemimpin nasional pada September tahun lalu, Suu Kyi membela upaya pemerintahnya guna menyelesaikan krisis dalam tindakan atas Rohingya.
 
Utusan Myanmar untuk PBB telah menyalahkan gerilyawan Rohingya atas kekerasan di negara bagian Rakhine. Ia mengatakan bahwa Myanmar tidak akan pernah mentolerir kekejaman tersebut.
 
Namun banyak dari mereka yang melarikan diri mengatakan tentara menanggapi serangan militan Rohingya pada 25 Agustus dengan kampanye kekerasan dan pembakaran desa yang brutal, yang bertujuan mengusir mereka.
 
Pada Selasa 12 September, Myanmar mengecam pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Raad al-Hussein, bahwa perlakuan terhadap Muslim Rohingya berupa "pembersihan etnis".
 
 
Orang-orang Rohingya, minoritas Muslim yang sebagian besar beragama minoritas di Rakhine yang mayoritas beragama Budha, telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar. Orang Myanmar umumnya mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada Rabu demi membahas krisis tersebut.

 

 
(FJR)