Menlu: RI Siap Bantu Beban Bangladesh Atasi Pengungsi Rakhine

Elverina Hidayat    •    Rabu, 06 Sep 2017 01:09 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Menlu:  RI Siap Bantu Beban Bangladesh Atasi Pengungsi Rakhine
Menlu Retno L.P Marsudi paparkan hasil pertemuan dengan PM Bangladesh (Foto: Elverina Hidayat/ Metro TV).

Metrotvnews.com, Dhaka: Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi melakukan pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Menlu Abul Hasan Mahmood Ali.
 
Dalam pertemuan terpisah itu, Menlu Retno menegaskan Indonesia bersedia untuk meringankan beban Bangladesh dalam menangani luapan pengungsi Rakhine State yang menyeberang dari Myanmar.

(Baca: Menlu Retno Bahas Bantuan Pengungsi Rakhine dengan Menlu Bangladesh).
 
"Dalam pertemuan tadi, pertama kita dapat informasi mengenai kondisi di lapangan dan juga tantangan yang dihadapi di lapangan. Berarti tempat di mana saat ini para pengungsi berada yang mayoritas tentu saja berada di wilayah perbatasan Myanmar-Bangladesh," ujar Menlu Retno Marsudi di Dhaka, Selasa 5 September 2017. 
 
"Kedua kita sampaikan simpati pada Pemerintah Bangladesh yang memiliki beban cukup besar. Karena jumlah pengungsi yang diterima cukup banyak. Oleh karena itu, saya bawa amanah dari Presiden bahwa Indonesia menawarkan dukungannya dan kontribusi kepada Pemerintah Bangladesh, untuk mengurangi beban dalam menangani krisis kemanusiaan ini," tegasnya.
 
Selama di Bangladesh, Menlu Retno sempat pula melakukan pertemuan dengan perwakilan Organisasi Imigran Internasional/International Organization for Migration (IOM) dan Lembaga PBB yang mengurus pengungsi, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang berada di Bangladesh. Pertemuan dilakukan untuk membahas bantuan apa yang bisa diberikan kepada Bangladesh.
 
PM Bangladesh Sheikh Hasina pun menanggapi positif inisiatif Indonesia. "Alhamdulilah PM Bangladesh menerima dengan baik, niat baik pemerintah dan Presiden RI untuk terus mendukung dalam penanganan masalah pengungsi (Rakhine yang berada) di wilayah Bangladesh. 
 
"Detail dukungan yang akan kita kontribusikan besok akan di-follow up Dubes RI untuk Dhaka dengan kemenlu dan Kementerian Bangladesh terkait lain yang menangani isu pengungsi ini," imbuh Menlu.
 
Menlu menyebutkan, pihaknya memastikan bahwa Dubes RI di Bangladesh Rina P. Soemarno menindaklanjuti detail ini. Meskipun Indonesia sendiri sudah menerima beberapa informasi mengenai bentuk bantuan itu nantinya.
 
"Jadi intinya itu hasil dari pembicaraan saya dengan Menlu, PM dan pihak UNHCR, IOM di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh sangat mengapresiasi peran yang dimainkan Indonesia dalam mencoba mencari penyelesaian krisis kemanusiaan yang selama ini sedang terjadi," pungkas Menlu.
 
Mengenai hubungan dengan Myanmar, Menlu Retno menggarisbawahi beberapa isu yang tertunda antara Myanmar dan Bangladesh. Salah satunya adalah isu manajemen perbatasan.
 
Penting bagi kedua negara ini untuk melakukan komunikasi mengenai perbatasan agar isu pengungsi tersebut bisa terselesaikan.
 
"Karena apabila hubungan komunikasi dan hubungan antara Bangladesh dengan Myanmar tidak baik, maka akan sulit untuk bagi kedua negara untuk mengelola masalah perbatasan," tutur mantan Dubes RI untuk Belanda itu.
 
Puluhan ribu warga Rakhine terpaksa melarikan diri dari rumah mereka sejak kekerasan terbaru meletus. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sudah melebihi 90 ribu. Sementara etnis minoritas lain yang dievakuasi pemerintah Myanmar mencapai 11 ribu jiwa.
 
Kebanyakan para pengungsi berada di pegunungan di negara bagian Rakhine utara, wilayah di mana PBB dan LSM internasional tidak dapat menilai kebutuhan mereka atau memberikan perlindungan serta makanan.
 
Dalam pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Senin 4 September, Menlu Retno menyampaikan usulan formula 4+1. (Baca: Bertemu Suu Kyi, Menlu RI Sampaikan Empat Usulan Indonesia). 
 
Empat usulan pertama mengenai perdamaian dan keamanan, kedua perlindungan maksimum, menahan diri dan tanpa kekerasan, ketiga perlindungan tanpa memandang etnis dan agama, serta akses penyaluran bantuan kemanusiaan.
 
Satu usulan lainnya adalah implementasi laporan Kofi Annan, Ketua Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine yang ditunjuk Pemerintah Myanmar sendiri. Menurut Menlu Retno, Suu Kyi menanggapi positif usulan dengan formula 4+1 yang disampaikan Indonesia.
 
Selain dengan Suu Kyi, Menlu Retno telah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar dan tiga menteri terkait krisis di Rakhine, yang hingga sejauh ini telah menewaskan sekitar 400 orang. 

 


 


(FJR)