Wawancara Khusus Dubes Uni Eropa Vincent Guerend

UE-Indonesia: Di Antara Kelapa Sawit, HAM dan Terorisme

Sonya Michaella    •    Kamis, 11 Oct 2018 11:20 WIB
indonesia-uni eropa
UE-Indonesia: Di Antara Kelapa Sawit, HAM dan Terorisme
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend. (Foto: Sonya Michaella/Medcom.id).

Jakarta: Hubungan baik Indonesia tak hanya terjalin antarnegara, melainkan dengan berbagai organisasi internasional. Uni Eropa, salah satu organisasi besar di dunia, menganggap Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting di sejumlah bidang.
 
Namun belakangan muncul isu yang cukup membuat Indonesia bekerja ekstra keras, yaitu minyak kelapa sawit yang dihambat masuk ke Benua Biru, termasuk ke 28 negara anggota Uni Eropa.
 
Berikut wawancara khusus Medcom.id, 25 September 2018 dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend tentang sejumlah isu hangat saat ini.
 
Seperti apa hubungan Uni Eropa dan Indonesia sekarang?
 
Hubungan Uni Eropa dan Indonesia sangat bagus. Keduanya saling membangun satu sama lain. Bagi kami, Indonesia merupakan negara yang penting di Asia dan dunia. Pertumbuhan Indonesia sangat cepat, apalagi seiring 20 tahun reformasi, demokrasi Indonesia semakin bagus. Uni Eropa sangat senang memiliki rekan seperti Indonesia yang juga bisa mendorong pertumbuhan kami.
 
Perubahan terbesar apa yang dirasakan di hubungan bilateral ini?
 
Perdagangan, investasi dan pembangunan. Setiap tahun terus meningkat. Kita sama-sama membantu dan saling membangun. Di isu politik keamanan, kita juga sering saling membantu. Kita bekerja keras untuk menciptakan keamanan dan menghadapi semua isu regional dan global.
 
Area apa yang kira-kira Uni Eropa ingin tingkatkan dengan Indonesia?
 
Yang ingin kami tingkatkan adalah hubungan antarwarga Uni Eropa dan Indonesia. Tentu kita semua sudah tahu bahwa Eropa masih menjadi negara tujuan favorit warga Indonesia untuk melanjutkan studi. Saat ini ada sekitar 12 ribu warga Indonesia yang belajar di Eropa. Jika dibandingkan dengan negara besar lain, tentu kami siap bersaing dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pelajar asal Indonesia, di samping untuk pariwisata juga.
 
Selain itu, kami tentu ingin meningkatkan hubungan dagang dan investasi. Bulan Oktober nanti ada permbicaraan dengan Kepala BKPM Thomas Lembong soal investasi dengan Uni Eropa. Kami senang bahwa perusahaan di Indonesia membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Nah, dengan adanya perjanjian Indonesia-EU CEPA, kesempatan-kesempatan serupa akan terbuka lebih lebar di tahun-tahun mendatang.
 
Untuk politik dan keamanan, kami terus ingin bekerja sama dengan Indonesia di bidang-bidang tersebut demi menciptakan dunia yang sejahtera dan aman.
 
Bagaimana pendapat Anda tentang peran Indonesia di dunia internasional?
 
Kami sangat memperhitungkan posisi Indonesia di dunia internasional. Kontribusi Indonesia selalu ditunggu. Indonesia selalu menaati hukum internasional PBB dan hukum laut internasional. Apalagi tahun depan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kami berharap agar Indonesia bisa menjadi anggota yang aktif bersuara dan membantu menyelesaikan masalah dunia. Kami juga berharap Indonesia akan lebih vokal lagi jika nanti di DK PBB.
 
Selain dengan Indonesia, bagaimana hubungan Uni Eropa dengan ASEAN?
 
Integrasi kami dengan ASEAN sangat bagus sekali. Uni Eropa juga memiliki duta besar untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Ini menandakan bahwa kami selalu serius membangun hubungan dengan ASEAN dan beliau siap untuk mempromosikan hubungan kedua negara yang lebih tinggi lagi dan berperan aktif. Tentu Uni Eropa sangat bangga bermitra dengan ASEAN yang selalu mengutamakan keamanan dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara.
 
Beralih ke isu lain. Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi tantangan di Uni Eropa? Bagaimana cara mengatasinya dan apakah ada kerja sama Uni Eropa dengan negara lain terkait isu ini?
 
Ya, benar sekali bahwa isu HAM masih banyak yang belum terselesaikan. Kami terus bekerja sama dengan negara lain atau organisasi HAM untuk menangkal isu ini. Dengan Indonesia, kami sering mengadakan dialog antara para ahli di bidangnya, antar kementerian terkait dan organisasi-organisasi terkait. Kami jelas tidak tabu dengan isu ini. Dengan Indonesia juga kami bekerja sama di Dewan HAM PBB di Jenewa. Uni Eropa dan Indonesia hampir selalu memiliki pendapat yang sama tentang isu ini. Isu HAM sangat penting dan dialog-dialog yang ada hendaknya bisa diimplementasikan hasilnya.
 
Isu penting lainnya adalah minyak kelapa sawit. Bagaimana respons Uni Eropa terhadap isu ini di mana disebutkan bahwa minyak kelapa sawit dilarang masuk ke Eropa?
 
Sepertinya berbeda pemahamannya di Indonesia. Pertama, saya tekankan bahwa tidak ada larangan pemakaian atau masuknya minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Eropa. Sama sekali tidak ada. Pasar Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua bagi Indonesia untuk minyak kelapa sawit. Nilai perdagangan lebih dari 2 miliar Euro hasil untuk minyak kelapa sawit, bagaimana kami bisa melarangnya? Dan kami adalah pasar terbuka. Kami tidak mengenakan tarif masuk alias duty free.
 
Yang perlu dipahami adalah masyarakat Eropa kini sedang menuju pemakaian bahan gas berkelanjutan. Jadi kami tentu menggunakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.
 
Juni kemarin, Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa memutuskan bahwa minyak kelapa sawit bisa menjadi bahan dasar biofuel di Eropa. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada larangan penggunaan dan juga larangan masuk.
 
Beralih ke isu pemanasan global dan perubahan iklim. Uni Eropa sangat memerhatikan isu ini. Seperti apa langkah Uni Eropa ke depannya?
 
Tentu kami sangat memerhatikan isu perubahan iklim. Desember nanti, anggota kami, Polandia akan menjadi tuan rumah COP24. Kita tahu bahwa perubahan iklim sedang terjadi sekarang. Musim berubah, banyak angin topan, hujan tiba-tiba dan gelombang panas. Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, dampaknya akan terasa di tahun-tahun berikutnya. Bumi bisa berubah drastis. Kami harap di COP24 nanti, Indonesia bisa menyuarakan langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim tentunya tetap bekerja sama dengan Uni Eropa. Pastinya, Kesepakatan Iklim Paris harus kita implementasikan bersama.
 
Tentang Kesepakatan Iklim Paris. Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari kesepakatan ini, bagaimana tanggapan Uni Eropa?
 
Pertama, kami sangat terkejut dan menyesali langkah AS yang memutuskan keluar dari Kesepakatan Iklim Paris. Tetapi, Uni Eropa dan negara-negara lainnya akan tetap melanjutkan, dengan atau tanpa AS. Kami juga mellihat walaupun AS memutuskan untuk keluar, tetapi banyak warganya yang masih peduli dengan lingkungan di sejumlah negara bagian.
 
Untuk isu terorisme. Bagaimana Uni Eropa mengatasinya? Dan adakah kerja sama dengan Indonesia?
 
Isu ini adalah yang paling banyak dibahas di hampir setiap pertemuan internasional, termasuk menjadi perhatian Uni Eropa. Apalagi Eropa sudah menjadi sasaran aksi terorisme. Ini yang menjadi PR kita sekarang untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Kami tentu bekerja dengan negara lain, dengan komunitas internasional dan tentu dengan Indonesia. Kami banyak belajar dari Indonesia bagaimana mengatasi ancaman terorisme. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam.
 
Banyak warga Eropa mengatakan bahwa aksi teror yang melanda Eropa karena banyaknya imigran yang datang. Apakah benar? Dan apakah Uni Eropa memiliki hak untuk membatasi imigran yang masuk ke negara anggotanya?
 
Saya tegaskan, tidak ada hubungannya antara aksi teror dengan imigrasi. Uni Eropa sudah menegaskan ini. Namun, memang tampak berbeda di mata masyarakat, karena teror yang terjadi tiga tahun belakang ini dilakukan oleh imigran. Padahal setelah diselidiki, mereka sudah berada di Eropa lama sekali. Memang, masih ada kebingungan di masyarakat mengenai hal itu.
 
Eropa menerima imigran, tetapi dengan status resmi. Semua ada prosedurnya jika ingin memasuki Eropa. Jika para imigran berstatus tidak resmi, jelas akan kami tangkap dan pulangkan ke negara asal.
 
Beralih ke permasalahan di tubuh Uni Eropa. Hingga saat ini, Turki tetap bersikeras ingin menjadi anggota ke-29 dari Uni Eropa. Sebenarnya apa pertimbangannya dan syarat apa yang harus dipenuhi?
 
Sejak 2013 memang Turki sudah mengajukan diri. 2014 sempat negosiasi. Tapi mereka bersikeras tak ingin mengikuti peraturan Uni Eropa. Padahal, syarat untuk menjadi anggota negara itu mudah. Negara itu harus mengikuti semua aturan Uni Eropa. Pintu kami terbuka untuk Turki.
 
Jika ada Turki yang ingin masuk, ada Inggris yang ingin keluar. Sampai kapan proses keluarnya Inggris akan selesai?
 
Keluar dari Uni Eropa tak semudah seperti sehabis makan lalu cuci tangan, dan bersih semua. Tidak seperti itu. Ada sejumlah proses yang harus dilalui. Apalagi Inggris negara yang cukup berpengaruh di kawasan. Sementara, proses masih dilanjutkan hingga Maret 2019. Sebelum itu, Inggris masih sah menjadi anggota Uni Eropa. Surat keluarnya Inggris dari Uni Eropa harus disetujui oleh Parlemen dan mendapatkan persetujuan itu tidaklah mudah. Jika Parlemen tidak setuju, akan menjadi tanda tanya besar bagi Inggris.
 
Apakah aksi Inggris untuk keluar dari Uni Eropa bisa memengaruhi negara anggota lainnya?
 
Saya rasa tidak. Memang sempat ada seruan bahwa Prancis akan keluar dari Uni Eropa. Tapi sampai sekarang tidak terjadi dan kami semakin solid. Saya rasa tidak ada negara yang ingin keluar dari Uni Eropa.


(FJR)


Pameran Replika Stasiun Kereta Api Bersejarah di AS

Pameran Replika Stasiun Kereta Api Bersejarah di AS

34 minutes Ago

Ribuan pengunjung setiap tahun datang ke U.S. Botanic Garden atau Kebun Raya AS di Washington untuk…

BERITA LAINNYA