Toleransi Jadi Keutamaan Indonesia dalam Mekanisme UPR Dewan HAM PBB

Fajar Nugraha    •    Jumat, 21 Apr 2017 15:54 WIB
ham
Toleransi Jadi Keutamaan Indonesia dalam Mekanisme UPR Dewan HAM PBB
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dicky Komar (Foto: Fajar Nugraha/Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia dijadwalkan menyampaikan laporan siklus ketiga mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
 
Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka akan membahas laporan HAM Indonesia anggota PBB. Selain Indonesia, 13 negara juga akan memberikan laporannya.
 
Adapun pelaporan Indonesia dalam siklus ketiga UPR ini, Indonesia telah memberikan fokus laporannya kepada beberapa hal utama diantaranya:
 
Informasi mengenai implementasi 150 rekomendasi yang diterima Indonesia di siklus kedua tahun 2012.
 
Membahas kemajuan dalam implementasi tersebut, juga disampaikan sejumlah tantangan serta upaya penanganannya.
 
Kemudian sejumlah prakaras dan inovasi di tingkat nasional dan daerah juga disampaikan sebagai penerapan terbaik sebagai bagian dari berbagi pengalaman ke negara anggota PBB lain. 
 
"Tantangan (dalam isu HAM) banyak. Negara sebesar Indonesia, sekompleks indonesia dengan lebih 500 kabupaten kota, masalah menularkan paradigma HAM ini yang masih terus kita benahi. Kita memanfaatkan mekanisme rencana aksi nasional kita dan kemudian ditularkan ke 500 provinsi, kabupaten, kota kita," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dicky Komar, di Jakarta, Jumat 21 April 2017. 
 
"Kemudian kapasitas. Jangankan teman di daerah, di tingkat nasional saja kesenjangan antar  mereka yang memang bertugas atau memegang fungsi terkait dengan HAM ini, seringkali belum punya pemahaman yang memadai, apalagi di daerah. Itu sebabnya upaya desiminasi, sosialisasi peningkatan kapasitas ke daerah itu menjadi sangat penting," imbuhnya.
 
Selain itu Indonesia juga berupaya secara sungguh-sungguh dalam kerangka pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. "Dalam laporan, upaya Presiden melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar itu highlight kita dalam pemenuhan hak itu," tegasnya.
 
Tetapi Dicky mengakui bahwa pelanggaran HAM di masa lalu masih jadi pekerkaan rumah yang besar. Namun pemerintah sudah mengantisipasi banyak pertanyaan, kekhawatiran dan juga rekomendasi terkait pelanggaran HAM di masa lalu.
 
Pilkada DKI 2017
 
Delegasi Indonesia juga akan mempersiapkan hasil Pilkada DKI yang rampung 19 April. Pilkada yang berjalan damai, bisa menjadi contoh toleransi berlangsung di Indonesia.
 
"Itu kredit yang bisa kita klaim nanti, disamping tentunya ada efek-efek samping yang juga perlu kita jelaskan," pungkas Dicky.
 
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menambahkan bahwa pilkada yang berlangsung menjadi sebuah kisah sukses.
 
"Yang akan kita sampaikan juga di sana adalah bagaimana pilkada kemarin yang sukses dan damai menunjukan bagaimana landasan kebangsaan toleransi dan keberagaman sosial yang sangat kokoh dan bagaimana persatuan indonesia itu sangat kuat," sebut Arrmantha. 
 
"Pertemuan Wapres (Amerika Serikat) Mike Pence dengan Jusuf Kalla kembali disampaikan terkait kagumnya AS melihat Indonesia sebagai inspirasi kerukunan Indonesia yang moderat dan toleran ada di tengah suatu negara berpenduduk mayoritas Islam," imbuhnya.
 
Melalui hal itu dapat dilihat komitmen AS meningkat untuk kerja sama dengan Indonesia mendorong, demokrasi, pluralisme dan juga kehidupan harmonis di sini. 
 
Hukuman mati
 
Masalah hukuman mati diperkirakan akan menjadi perhatian dalam pelaporan UPR. Delegasi Indonesia menegaskan bersikap terbuka dengan isu ini.
 
"Hukuman mati tidak perlu khawatir karena kita masih punya sikap yang sangat terbuka. Hukuman mati ini belum ada konsensus global. Di tingkat global kita aktif ikut berkontribusi dalam aksi adu argumen, sama juga di tingkat nasional," tegas Dicky Komar.
 
Dalam kerja sama Indonesia dengan negara Eropa yang diketahui pro penghapusan hukuman mati, Indonesia melakukan kegiatan bersama hukuman mati ini. 
 
"Kita sama-sama bahas, coba memahami background atau argumen mengapa kemudian kita mempunyai posisi yang berbeda dan sah-sah itu dilakukan. Sampai sekarang pun sama-sama terbuka," pungkasnya.



(FJR)