Filipina Ancam Keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional

Arpan Rahman    •    Rabu, 14 Mar 2018 18:52 WIB
Rodrigo Duterte
Filipina Ancam Keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dituduh melanggar HAM (Foto: AFP).

Manila: Presiden Rodrigo Duterte mengatakan, pada Rabu 14 Maret, bahwa dia menarik Filipina keluar dari perjanjian yang mendasari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) hendak memeriksa perang narkoba yang mematikan.
 
"Karena itu saya menyatakan dan segera memberi tahu bahwa Filipina menarik ratifikasi Statuta Roma secara efektif segera," kata Duterte dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Rabu 14 Maret 2018.
 
ICC yang berbasis di Den Haag mengumumkan pada bulan lalu bahwa pihaknya telah meluncurkan "pemeriksaan pendahuluan" tentang tindakan keras anti-obat terlarang Duterte yang sudah menarik perhatian internasional.
 
Polisi mengatakan telah membunuh hampir 4.000 tersangka narkoba sebagai bagian dari kampanye tersebut. Sementara kelompok hak asasi manusia mengklaim bahwa korban sekitar tiga kali jumlah yang diberikan oleh pihak berwenang.
 
Pemimpin Filipina yang vokal, dituduh memicu pembunuhan dengan pernyataan meradang, telah mencetuskan isu mengenai Filipina yang menjadi negara Asia Tenggara pertama dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh jaksa ICC.
 
Dibuka pada tahun 2002, ICC adalah satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia. Tujuannya untuk mengadili pelanggaran terburuk ketika pengadilan nasional tidak dapat atau tidak mau.
 
Filipina, di bawah Presiden Benigno Aquino sebelumnya, meratifikasi pada 2011 Statuta Roma yang mendasari ICC, memberikan wewenang pengadilan buat menyelidiki kejahatan di negaranya.
 
Pada Rabu, Duterte, seorang mantan pengacara, menyerang pemeriksaan awal ICC dalam kampanye anti-narkotika yang mengatakan bahwa hal itu "dibuat dengan sia-sia dan jahat".
 
"Jelas bahwa ICC digunakan sebagai alat politik melawan Filipina," katanya.
 
Dalam pernyataannya, Duterte mengutip "serangan tanpa dasar, belum pernah terjadi sebelumnya dan keterlaluan terhadap pribadinya dan juga pemerintahan saya".
 
"Tindakan yang diduga dilakukan oleh saya bukanlah genosida dan kejahatan perang. Kematian yang terjadi dalam proses operasi polisi yang sah tidak memiliki niat untuk membunuh," tambahnya.
 
Tetapi pada awal 13 Oktober 2016, ketika Duterte baru bertugas kurang dari empat bulan, jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia 'sangat prihatin' atas laporan pembunuhan ekstra-yudisial atas lebih dari 3.000 pengguna dan pengedar obat terlarang.
 
Menambah tekanan atas Manila, pada Februari, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mengumpulkan catatan hak asasi manusia negara tersebut di mana Menteri Luar Negeri Islandia Gudlaugur Thor Thordarson meminta Filipina untuk menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB.
 
Pejabat Filipina awalnya mengatakan pada Februari bahwa negara tersebut siap bekerja sama, namun meminta keadilan.
 
Juru bicara Duterte Harry Roque Jr juga mengatakan bahwa mereka akan menolak kunjungan pelapor seperti Agnes Callamard, yang sebelumnya mendesak untuk menyelidiki pembunuhan tersebut.
 
Tapi Roque Jr juga mengatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini karena pengadilan tersebut dimaksudkan sebagai 'pengadilan pilihan terakhir' dan pengadilan Filipina sepenuhnya berfungsi.


(FJR)