Implementasi UU Antikorupsi di Indonesia Terhambat Persetujuan DPR

Marcheilla Ariesta    •    Senin, 09 Oct 2017 15:40 WIB
pbb
Implementasi UU Antikorupsi di Indonesia Terhambat Persetujuan DPR
Konferensi pers UNCAC di Hotel Four Points, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017. (Foto: Metrotvnews.com/Marcheilla Ariesta)

Metrotvnews.com, Jakarta: Implementasi Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) di Indonesia masih terhambat dukungan parlemen. Hal ini yang menyebabkan Indonesia baru mengimplementasikan delapan dari 32 rekomendasi yang diberikan negara peninjau pada periode 2010-2015.

Indonesia merupakan satu dari 182 negara yang menyetujui UNCAC. Karenanya, Indonesia harus mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC dalam proses pemberantasan korupsi.

Pasal-pasal UNCAC yang harus diimplementasi Indonesia di antaranya pemidanaan dan penegakan hukum, pencegahan korupsi, kerja sama internasional dan pemulihan aset.

Salah satu mekanisme untuk memastikan Indonesia mengimplementasi UNCAC adalah mengadakan peninjauan kembali proses pemberantasan korupsi di Tanah Air. Peninjauan kembali ini dilakukan dalam dua putaran yang masing-masing berdurasi lima tahun.

Dalam periode sebelumnya, 2010-2015, Indonesia mendapat 32 rekomendasi dari Inggris dan Uzbekistan yang merupakan negara peninjau. Namun hingga saat ini, baru delapan atau sekitar 25 persen yang sudah dilaksanakan.

Wakil Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif menuturkan penyebab lamanya implementasi rekomendasi UNCAC diakibatkan kurangnya dukungan parlemen. Pasalnya, banyak rekomendasi berkaitan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mengapa susah dipenuhi? Karena butuh kerja sama pemerintah dan parlemen, jadi tidak hanya KPK dan Kemenlu serta Kementerian Hukum dan HAM saja yang bekerja sama. Kami minta bahwa kita sama-sama bekerja, pemerintah dan parlemen sama-sama memenuhi ini agar temuannya menjadi 100 persen terpenuhi," seru Laode, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Menurut Laode, kelembagaan KPK dianggap pelatihan terbaik untuk menanggulangi kasus korupsi di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara contoh dengan tindakan antikorupsi terbaik di dunia.

Karenanya, Laode meminta agar UU KPK tidak diubah karena merupakan contoh bagi dunia. "Kelembagaan KPK oleh peninjau dianggap sebagai praktik terbaik, jadi jangan diubah UU KPK, yang harus diperbaiki UU Tipikor. Kalau internasional memuji best practices itu kelembagaan KPK, kok yang mau diubah malah UU KPKnya?" tukas Laode.

Meski demikian, Laode juga menuturkan bahwa UU Tipikor hadir lebih dahulu dibanding UNCAC. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses implementasi UU Antikorupsi Indonesia.

Di Indonesia, UNCAC diratifikasi melalui UU no.7 tahun 2006. Jika ditarik ke belakang, konvensi itu sudah diratifikasi lebih dari 11 tahun.

Sebelum memasuki peninjauan kembali, KPK telah mengisi Self Assessment Checklist UNCAC dengan melibatkan 25 kementerian dan lembaga di Indonesia dalam pengisiannya. Daftar tersebut telah disampaikan ke Kantor PBB untuk urusan Obat-Obatan dan Kriminal (UNODC) pada 22 Juni 2017 lalu.


(WIL)