Mengedukasi Demokrasi Indonesia Melalui Bali Democracy Forum

Nusa Dua: Kegiatan Bali Democracy Forum ke-11 berakhir hari ini, Jumat 7 Desember 2018. Ajang berbagi mengenai perkembangan demokrasi ini dapat juga mengedukasi Indonesia.

Baca juga: Demokrasi Inklusif Bisa Jadi Jawaban Tantangan Kondisi Dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir yang menutup BDF ke-11 ini menilai forum ini merupakan tempat semua orang nyaman berbicara tentang demokrasi sesuai dengan perspektifnya masing-masing.

“Tentu saja berbagi pandangan dan pengalaman dan kita harapkan justru memper kaya perspektif yang disampaikan oleh masing-masing negara, tadi dalam penutupan kita juga sudah mendengar laporan dari hasil pertemuan Bali Democracy Student Conference (BDSC) ini adalah tahun kedua, dan bagus sekali tadi. Justru rekomendasi yang disampaikan oleh mereka antara lain adalah keterlibatan pemuda didalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, karena itu saya antara lain berkomentar, mungkin kita bisa membahas demokrasi di era millenial karena mereka memang adalah bagian atau malah justru masa depan dari demokrasi itu sendiri,” ujar Wamenlu Fachir, kepada wartawan, usai penutupan Bali Democracy Forum ke-11, Jumat, 7 Desember 2018

Selain itu ada pula laporan mengenai Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) 2018. Pertemuan ini juga membantu kita untuk memperkuat lembaga lembaga demokrasi. Media dan masyarakat madani (civil society)  adalah dua stakeholders yang sangat berperan penting didalam memajukan demokrasi, terutama dalam hal keterbukaan dan keterlibatan semua.

“Tadi di akhir kita mengeluarkan chair statement yang intinya yang pertama adalah bahwa demokrasi itu terus bergulir, tidak berhenti dan tentu diharapkan bahwa semua bs terlibat didalam membahas demokrasi,” sebut Fachir.

“Kedua juga kita melihat ada kemajuan-kemajuan dalam upaya memajukan demokrasi dan kita lihat dari indeks tentu saja indeks demokrasi di kawasan Asia Pasifik itu meningkat dan karena itu kita tidak mengatakan ini adalah kontribusi dari BDF tapi bayangan kita adalah melibatkan berbagai macam pihak adalah sesuatu yang sangat penting,” imbuh mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu.

Keunikan BDF

Pelaksanaan Bali Democracy Forum dinilai unik bukan hanya materi dalam forum tersebut. Menurut Direktur Southeast Asia Forum (SEAF) di Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University, Donald K. Emmerson, salah satu keunikan BDF adalah pemilihan Bali sebagai tempat.

“Di mana lagi bisa orang dari seluruh dunia datang untuk mengikuti dialog serius mengenai di Bali. Jelas keindahan Bali dan uniknya pulau yang mayoritas warganya beragama Hindu di negara mayoritas Islam, menarik perhatian wisatawan datang,” ujar Emmerson, di Nusa Dua.

“Jadi masuk di akal untuk menggabungkan pulau yang indah ini, dengan konsep (dialog) serius mengenai demokrasi yang menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Tentunya Anda bisa melihat juga dengan contoh Indonesia, bahwa Islam dengan demokrasi bisa menyatu,” tuturnya.

Di mata Emmerson, tujuan BDF ini merupakan bentuk Indonesia memperlihatkan diri di mata dunia dan menjadi perhatian dari Kementerian Luar Negeri. “Salah satu hal lain mengapa Indonesia mengadakan BDF adalah, ingin melakukan pendekatan yang berbeda. Bagi Indonesia, pemerintah tidak ingin mempromosikan demokrasi tetapi justru memperlihatkan jalannya demokrasi di Indonesia. Ini dua hal yang berbeda,” imbuh Emmerson.

“Indonesia tidak mengatakan kepada delegasi lain, ‘Anda harus melakukan demokrasi seperti kami’. Cara ini berbeda dengan yang dilakukan Amerika atau negara maju lainnya,” Emmerson menambahkan.

Emmerson menyatakan lebih menyukai cara Indonesia mengenai menerapkan demokrasi. Model yang dilakukan Indonesia lebih toleran secara luas, namun kadang bisa terlalu toleran dan hal ini perlu diperhatikan.


(FJR)