KAHMI Minta Pemerintah RI Bantu Masalah Kewarganegaraan Rohingya

Marcheilla Ariesta    •    Senin, 11 Sep 2017 15:11 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
KAHMI Minta Pemerintah RI Bantu Masalah Kewarganegaraan Rohingya
KAHMI di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 11 September 2017. (Foto: Metrotvnews.com/Marcheilla)

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu masalah yang dihadapi etnis Rohingya adalah tidak adanya kewarganegaraan. Hal tersebut mempersulit kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lainnya.

Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan karena menganggap Rohingya adalah imigran gelap asal Benggala.

Kesulitan tersebut diperburuk adanya operasi militer Myanmar yang memburu militan ARSA di Rakhine, negara bagian tempat sebagian besar Rohingya berada. 

Operasi perburuan kerap berimbas buruk terhadap Rohingya, sehingga banyak dari mereka berusaha melarikan diri dari aksi kekerasan dan menyeberang ke Bangladesh. 

Prihatin atas masalah tersebut, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyerukan pemerintah Indonesia untuk meminta Myanmar memberikan status kewarganegaraan terhadap Rohingya. 

"Mengingat sampai saat ini etnis Rohingya tidak atau belum mendapat status kewarganegataan berdasarkan Konstitusi Myanmar 1962, maka kami menyarankan upaya penyelesaian politik secara permanen melalui alternatif yang akan kami sampaikan," tutur Koordinator Majelis Nasional KAHMI, Mahfud MD.

Bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 11 September 2017, ada tiga usulan yang disampaikan KAHMI untuk menyelesaikan status kewarganegaraan Rohingya. Pertama, dengan rujukan seperti ketika melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945 pada periode 1999-2002.

"Kedua, pemerintah RI diharapkan bekerja sama dengan pemerintah Myanmar melakukan kajian kembali secara komprehensif dan didukung data-data ilmiah, termasuk uji DNA, dan mencari tahu sejarah etnis Rohingya di Rakhine," imbuh Mahfud MD.

Usulan ketiga adalah mengambil inisiatif untuk meneruskan kebijakan menampung sementara semua pengungsi Rohingya. Inisiatif ini diambil bersama dengan negara-negara ASEAN.

Menurut mereka, cara termudah menerapkan tiga usulan ini adalah melalui amandemen konstitusi.

Baca: Dalai Lama: Umat Buddha Pasti Bantu Muslim Rohingya

Gelombang Kekerasan di Rakhine

Krisis kemanusiaan terbaru terhadap Rohingya di Rakhine menjadi perhatian masyarakat internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk pendekatan inklusif ke pemerintah Myanmar.

Pendekatan inklusif ini menghasilkan dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine oleh pemerintah Myanmar.

Kekerasan terbaru di Rakhine meletus setelah kelompok militan ARSA menyerang sejumlah pos keamanan di perbatasan Myanmar pada 25 Agustus.

Militer Myanmar pun merespons dengan operasi perburuan ARSA, yang berimbas buruk pada masyarakat sipil di Rakhine.

Akhir pekan kemarin, ARSA mendeklarasikan gencatan senjata sementara selama satu bulan dan mengajak Myanmar mengikutinya. Myanmar menolak dengan alasan tidak memiliki kebijakan untuk bernegosiasi dengan teroris.

 


(WIL)