Pemerintah Bungkam soal Penamaan Laut Natuna Utara

Sonya Michaella    •    Selasa, 31 Oct 2017 13:59 WIB
laut china selatan
Pemerintah Bungkam soal Penamaan Laut Natuna Utara
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno (baju batik) Juli 2017 lalu (Foto: MTVN/M Rodhi Aulia).

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa bulan yang lalu sempat heboh diluncurkannya peta baru Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI di mana nama Laut China Selatan diganti menjadi Laut Natuna Utara.
Kabarnya, Tiongkok pun sempat mengirim nota diplomatik ke KBRI Beijing perihal perubahan nama. Namun, dari Kemenko Maritim maupun Kementerian Luar Negeri RI tidak ada yang berkomentar mengenai masalah ini. 
 
"Kalau ditarik garis, memang kita ada klaim sebenarnya. Tergantung dari Indonesia, mau mengklaim atau tidak. Di situ, garis batas kita jadi lebih maju. Wilayah kita jadi lebih luas," kata jurnalis senior yang juga Ketua Pusat Studi China CSIS Rene L Pattiradjawane dalam seminar 'Geopolitical and Legal Development Post Permanent Court of Arbitration Award on South China Sea Dispute', di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.
 
"Tiongkok mengeluarkan nota diplomatik ini, tetapi pemerintah tidak bereaksi. Seakan menutup dan menyimpan rapat masalah ini," ungkap dia lagi.
 
Dampaknya, menurut Rene, cukup banyak dengan adanya perubahan nama ini, salah satunya wilayah yang biasa digunakan untuk menjaring ikan. 
 
"Pasti Anda sudah mengetahui sendiri, dalam dua tahun terakhir, banyak insiden yang terjadi yang melibatkan beberapa negara di mana berhubungan dengan kapal-kapal nelayan," tukasnya.
 
Meski bukan negara pengklaim dalam konflik di LCS, namun Indonesia dan Tiongkok sering bersitegang mengenai aktivitas penangkapan ikan di sekitar perairan Natuna. Indonesia beberapa kali menangkap nelayan China yang menangkap ikan di sana.
 
Presiden Joko Widodo pernah berdiri di atas sebuah kapal perang di Natuna, yang merupakan bentuk pengukuhan kedaulatan terhadap klaim sepihak Tiongkok.
Selama ini, Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Klaim sepihak membuat sejumlah negara tetangganya geram. Negara-negara itu adalah Vietnam, Taiwan, Filipina Brunei Darussalam dan Malaysia.
 
Tahun lalu, pengadilan arbitrase internasional menyatakan klaim Tiongkok di Laut China Selatan tidak berdasar, terutama soal adanya sembilan garis putus di perairan tersebut.

 

 
(FJR)