Dua Alasan Israel Tak Berhak Larang WNI Ziarah ke Yerusalem

Fajar Nugraha    •    Jumat, 01 Jun 2018 13:39 WIB
kemenlubebas visapalestina israel
Dua Alasan Israel Tak Berhak Larang WNI Ziarah ke Yerusalem
Warga Indonesia banyak yang melakukan ziarah ke Kota Suci Yerusalem (Foto: AFP).

Jakarta: Pemerintah Israel melarang warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan ziarah ke Kota Suci Yerusalem. Menurut pengamat, Israel tidak berhak melarang.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono menyebutkan ada dua alasan Israel tidak berhak melakukan perlarangan.
 
"Tidak pernah ada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk melarang warga negara Israel untuk memasuki wilayah Indonesia sepanjang memiliki visa atau izin," ujar Hikhmahanto, dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Jumat 1 Juni 2018.
 
Baca juga: Pelarangan WNI oleh Israel dan Hak Berziarah di Yerusalem.
 
Hikmahanto menambahkan, anggapan Pemerintah Israel bahwa Pemerintah Indonesia melarang warganya kemungkinan karena adanya permohonan visa dari sejumlah warga negara Israel beberapa waktu lalu yang tidak kunjung diterbitkan. Padahal sebenarnya ditunda dan sama sekali bukan pelarangan.
 
"Tidak seharusnya Pemerintah Israel melarang WNI yang akan melakukan wisata religi ke Yerusalem. Hal ini karena Yerusalem sudah ditetapkan sebagai wilayah dengan status internasional dibawah kendali PBB berdasarkan resolusi Majelis Umum 194 tahun 1948," tegasnya.
 
"Oleh karenanya pemerintah Israel tidak seharusnya membuat kebijakan yang melarang WNI melakukan wisata religi ke Yerusalem," imbuh Hikmahanto.
 
Pemerintah turut diminta mengupayakan agar Israel mencabut larangan masuknya WNI ke Yerusalem. Dua langkah bisa diupayakan oleh Pemerintah Indonesia agar Israel mencabut larangan itu.
 
"Pertama, Pemerintah tidak melarang bila ada tokoh-tokoh masyarakat maupun agama dari Indonesia untuk berkomunikasi dan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh di Israel untuk meminta agar Israel tidak melarang WNI melakukan ibadah dan wisata religi ke Kota Suci Yerusalem," komentar Hikmahanto.
 
"Kedua, Pemerintah melakukan pembicaraan dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memintanya agar mengingatkan Israel bahwa ada resolusi Majelis Umum 194 thn 1948 yang menetapkan Yerusalem sebagai Kota Suci tiga agama dan memiliki status Internasional dibawah kendali PBB. Selanjutnya Sekjen PBB yang melakukan pendekatan dengan Pemerintah Israel agar tidak mendiskriminasi orang yang hendak melakukan ibadah atas dasar kewarganegaraannya," pungkasnya.
 
Hikmahanto turut mengingatkan, atas insiden ini masyarakat yang akan berpergian ke Yerusalem harus bersabar dalam menyikapi larangan dari pemerintah Israel. Hal ini mengingat permasalahan yang dihadapi tidak mungkin diselesaikan oleh dua pemerintahan mengingat tidak adanya hubungan diplomatik diantara kedua negara.
 
Penegasan Menlu Retno Marsudi
 
Usai Upacara Hari Lahir Pancasila di Kementeian Luar negeri, 1 Juni, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
 
Baca juga: Menlu: Tidak Ada Rencana Beri Bebas Visa untuk Israel.
 
Menlu Retno menegaskan, Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka. "Jadi keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas dan saya perlu tegaskan kembali," ucapnya.
 
Selain itu mengenai adanya kabar bahwa sejak 2016 ada pertemuan atau negosiasi rahasia yang mengatakan memulai membahas masalah hubungan diplomatik atau bebas Visa antara Indonesia dan Israel, Menlu Retno menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
 
Bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dijelaskan pula mengenai WNI yang tidak masuk ke Israel. Yasonna pun menyebutkan bahwa adalah menjadi hak setiap negara untuk menerima atau menolak visa dari negara warga negara mana pun.
 
"Jadi dengan sangat menyesal itu adalah kebijakan dari pada Pemerintah Israel dan kita juga punya kewenangan untuk mempunyai hal yang sama dengan menerima atau menolak visa itu keputusan clearinghouse jadi ini kan termasuk kewenangan kita," pungkas Menteri Yasonna.
 
Kementerian Luar Negeri Israel melalui juru bicaranya menyebutkan pemegang paspor Indonesia dilarang masuk ke Yerusalem terhitung mulai 9 Juni. Keputusan itu menurut pihak Israel terkait dilarang masuk warga Israel ke Indonesia dan sikap Indonesia yang mengecam kekerasan yang terjadi di Gaza.


(FJR)