Mantan PM Kabur ke Dubai, Kemenlu Thailand Belum Bisa Cabut Paspor

Sonya Michaella    •    Selasa, 29 Aug 2017 13:14 WIB
politik thailand
Mantan PM Kabur ke Dubai, Kemenlu Thailand Belum Bisa Cabut Paspor
Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Bangkok: Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan belum ada rencana untuk mencabut paspor mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang meninggalkan Bangkok jelang keputusan pengadilan atas kasus penyelewengan dana.

Yingluck diketahui memegang dua paspor Thailand, satu paspor diplomat reguler dan satu paspor diplomatik biasa. 

"Masalahnya belum sampai ke Kemenlu. Saya belum bisa menangani masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, dikutip dari AFP, Selasa 29 Agustus 2017.

Kabarnya, Yingluck terbang ke Dubai di mana ia memiliki rumah disana. Tak hanya itu, ia juga kerap terbang ke Singapura dan Hong Kong untuk bertemu dengan ketiga anaknya serta cucu-cucunya.

Jumat 25 Agustus, perempuan berusia 50 tahun itu sedianya diharuskan hadir ke Mahkamah Agung untuk mendengarkan putusan atas pengadilannya. Namun Yingluck tidak bisa hadir atas alasan vertigo.

Seorang sumber dari pemerintahan Thailand memberikan deskripsi pelarian perempuan yang juga pengusaha itu. Menurut sumber ini, Yingluck menumpang pesawat pribadi dari Thailand ke Singapura dan melanjutkan perjalanan ke Dubai.

Yingluck Shinawatra diduga melakukan penyelewengan subsidi beras di Negeri Gajah Putih tersebut. Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan menunda putusan hingga 27 September mendatang.
 
Pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan karena takut dia melarikan diri dari negara tersebut. Mereka juga menyita uang jaminan senilai USD900 ribu yang diberikan Yingluck di awal persidangan.
 
Yingluck membantah telah melakukan kesalahan dalam skema subsidi beras yang menghabiskan biaya miliaran dolar Amerika Serikat tersebut. Jika dia terbukti bersalah, mantan PM Thailand wanita pertama itu akan menghadapi hukuman penjara dan larangan seumur hidup berkecimpung di dunia politik.


(FJR)