Filipina Ancam Keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional

Willy Haryono    •    Kamis, 17 Nov 2016 17:39 WIB
filipina
Filipina Ancam Keluar dari Pengadilan Kriminal Internasional
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam konferensi pers di Davao menjelang keberangkatan ke Peru, 17 November 2016. (Foto: AFP/MANMAN DEJETO)

Metrotvnews.com, Davao: Mengenai jejak langkah Rusia, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam keluar dari keanggotaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Duterte kesal karena kebijakan perang melawan kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang di negaranya terus dikritik dunia internasional.

Rusia secara resmi mengundurkan diri dan menarik tanda tangan ratifikasi dari Statuta Roma pada Rabu 16 November. Moskow menyebut ICC kini bergerak "sepihak dan tidak efisien."

Berbicara di kampung halamannya di Davao City sebelum terbang ke Peru untuk pertemuan kawasan, Duterte mengatakan: "Mereka (Rusia) mungkin berpikir ICC itu (tidak berguna), oleh karenanya mereka mundur dari keanggotaan."

"Saya mungkin mengikuti langkah itu. Kenapa? Karena para tukang bully itu hanya menyerang negara-negara kecil seperti kita," sambung dia, seperti disitir AFP, Kamis (17/11/2016). 

Filipina adalah satu dari 124 negara yang meratifikasi Statuta Roma. Lewat ratifikasi Status Roma, sebuah negara otomatis menjadi anggota ICC. 

Duterte juga menyebutkan kembali ancaman awalnya untuk keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa. Ia menilai PBB telah gagal menghentikan peperangan yang menewaskan "ribuan" wanita dan anak-anak. 



"Jika Tiongkok dan Rusia memutuskan menciptakan orde baru, saya yang pertama kali bergabung," sebut Duterte.

Lebih dari 4.000 orang tewas dibunuh sejak Duterte melancarkan perang melawan kejahatan narkoba. Sekitar 1.800 orang ditembak mati polisi dan 2.600 lainnya dibunuh penyerang yang tidak teridentifikasi. 

Pembantaian memicu kritik dari beberapa pihak seperti AS dan juga PBB. Bulan lalu, kepala jaksa ICC Fatou Bensouda mengaku "sangat khawatir" atas ribuan pembunuhan di luar jalur hukum yang terjadi di Filipina. Duterte menantang Sekjen PBB Ban Ki-moon dan pakar hak asasi manusia untuk datang ke Filipina dan menyelidiki tuduhan mereka. 


(WIL)