ASEAN Lebih Siap Hadapi Krisis dari Kawasan Asia Lainnya

Marcheilla Ariesta    •    Selasa, 31 Oct 2017 10:52 WIB
laut china selatanasean
ASEAN Lebih Siap Hadapi Krisis dari Kawasan Asia Lainnya
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia Siswo Pramono (Foto: ICD).

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia Siswo Pramono menuturkan asosiasi kawasan negara di Asia Tenggara (ASEAN) lebih siap dalam menghadapi krisis yang terjadi di dunia. ASEAN dinilai memiliki kesiapan melebihi kawasan lain di Asia.
 
Adanya penahanan diri dalam menghadapi masalah di Laut China Selatan menjadi salah satu bentuk kesiapan ASEAN.
 
"Semua negara ASEAN menyatakan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan. Arsitektur yang dibangun di kawasan ini dibuat untuk menjaga keamanan dan perdamaian," ujar Siswo saat ditemui di Hotel Aryaduta, dalam seminar 'Geopolitical and Legal Development Post Permanent Court of Arbitration Award on South China Sea Dispute', Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017.
 
"Hal ini menjadikan ASEAN lebih siap menghadapi krisis dibanding kawasan Asia lainnya," imbuhnya.
 
Siswo menuturkan adanya keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) terhadap Laut China Selatan juga masih menjadi pertimbangan Filipina dan negara ASEAN lainnya. Tak hanya itu, dia juga meminta Tiongkok untuk menghormati putusan PCA itu.
 
 
Selain itu, kesiapan ASEAN menghadapi krisis juga didasarkan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan yang mencapai hampir 60 persen.
 
Putusan PCA dikeluarkan pada Juli 2016 silam. Hal itu adalah kasus tidak hanya terkait dengan ASEAN yang mengklaim di kawasan LCS, tetapi juga kepentingan umum seluruh masyarakat internasional karena dengan keluarnya keputusan PCA memastikan dan menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan dalam satu rute laut dunia yang paling penting. 
 
Keputusan PCA, organisasi antar-pemerintah yang menyediakan berbagai layanan penyelesaian sengketa yang didirikan berdasarkan perjanjian pada 1899 kemudian disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menjamin dunia sederajat, aturan hukum yang tidak mengecualikan negara lain, membawa perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia.
 
 
Filipina telah menyerahkan kasus sengketa di LCS sejak 2013 ketika pemerintah Presiden Benigno Aquino mengajukan petisi ke pengadilan itu setelah konfrontasi antara kapalnya dengan kapal China di Dangkalan Scarborough.
 
PCA, yang juga disebut Sidang Mahkamah Arbitrase Internasional, terdiri dari lima dewan digelar pada 2013 sesuai ketentuan dari Annex VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut.



(FJR)