Pengusaha Sepakati UU Perlindungan Pekerja Akhiri Perbudakan Modern

Marcheilla Ariesta    •    Jumat, 25 Aug 2017 20:12 WIB
indonesia-australia
Pengusaha Sepakati UU Perlindungan Pekerja Akhiri Perbudakan Modern
Pertemuan para pemimpin bisnis yang negaranya tergabung dalam Bali Process Government and Business Forum di Perth, Australia (Foto: Walk Free Foundation).

Metrotvnews.com, Perth: Penerapan undang-undang perlindungan hak asasi para tenaga kerja diperlukan untuk mengakhiri perbudakan modern. Hal ini disampaikan para pemimpin bisnis yang negaranya tergabung dalam Bali Process Government and Business Forum di Perth, Australia.
 
Ini kali pertama para pemimpin bisnis dari seluruh penjuru dunia membuat komitmen semacam itu. Mereka menginginkan perbudakan modern dihapuskan dari muka bumi.
 
Bekerja sama dengan pemerintah di masing-masing negara, para pemimpin bisnis merasa forum ini sebagai langkah efektif mengadopsi perbudakan modern.
 
"Para pemimpin bisnis ini menyetujui undang-undang yang diperlukan untuk rekrutmen etis demi melindungi para pekerja yang beresiko. UU ini juga diperlukan untuk mengakhiri praktik amoral perusahaan yang hanya membayar karyawan di muka saja," kata co-chair bisnis Australia, Andrew Forest, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com dari Walk Free Foundation, Jumat, 25 Agustus 2017.
 
Untuk mendorong keberhasilan undang-undang ini di setiap negara, komisaris independen ditujuk untuk melakukannya. Komisioner ini akan memberikan dukungan penting bagi pebisnis lain untuk mendorong mereka mengimplementasikan UU tersebut dalam perusahaan.
 
"Bisnis adalah bagian dari masalah ini dan bisnis harus menjadi bagian solusi permasalahan ini juga. Sebagai politisi dan pemimpin bisnis saat ini, kita harus mengakhiri bencana tak termaafkan ini. Dan dewasa ini, kita hidup di mana orang diperlakukan lebih buruk dari hewan," ungkap Forest.
 
Karenanya diperlukan pendekatan lintas sektoral untuk mengatasi penyalahgunaan mengerikan dari orang-orang yang tidak dilindungi ini. "Kita tidak bisa hidup di dunia di mana anak-anak tahu mereka tidak lebih dari sekedar barang," lanjutnya.
 
Para menteri dan pelaku usaha dari 48 anggota Bali Process akan bertemu untuk mengatur strategi melawan perbudakan modern.
 
Pertemuan ini akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menlu RI Retno L.P Marsudi. Forum Perth ini mempertemukan pemerintah-pemerintah regional dan sektor swasta untuk pertama kalinya dan akan mengatasi kejahatan ini secara komprehensif. 
 
"Kemitraan semacam ini penting. Dari puluhan juta masyarakat di seluruh dunia yang menjadi korban perdagangan manusia atau kerja paksa, lebih dari separuhnya ada di wilayah kita, Indo-Pasifik," tegas Bishop.
 
Forum Pemerintah dan Bisnis akan menjadi permanen dan fitur berharga bagi kemitraan regional kita dibawah Proses Bali, yang dipimpin oleh Australia dan Indonesia.



(FJR)