Menuntut Demokrasi, Empat Anggota Parlemen Hong Kong Dipecat

Arpan Rahman    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:30 WIB
hong kong
Menuntut Demokrasi, Empat Anggota Parlemen Hong Kong Dipecat
Protes menentang penangkapan anggota parlemen di Hong Kong (Foto: SCMP).

Metrotvnews.com, Hong Kong: Pengadilan di Hong Kong memutuskan empat anggota parlemen pro-demokrasi kehilangan kekuasaan mereka di Dewan Legislatif wilayah tersebut. Penyebabnya, cara mereka mengambil sumpah jabatan ketika dilantik, nasib serupa yang menimpa dua rekan mereka lainnya tahun lalu.
 
Putusan itu juga berarti bahwa blok pro-demokrasi sudah kehilangan hak untuk memveto amandemen legislatif pemerintah. Di luar pengadilan, massa pro-China meneriakkan slogan-slogan dalam perayaan vonis tersebut. Namun, hakim Thomas Au mengatakan "argumen yang berkenaan dengan negara dan politik" tidak muncul dalam putusannya.
 
Leung -- seorang aktivis sosial veteran -- menjadi legislator terpilih sejak 2004, sementara tiga lainnya menduduki jabatan pada September silam di tengah gelombang wajah-wajah politik baru mulai menjabat dalam pemilihan besar pertama sejak demonstrasi pro-demokrasi besar, yang dikenal sebagai Revolusi Payung, akhir 2014.
 
Di antara mereka adalah Law -- legislator Hong Kong termuda -- yang berusia 23 tahun. Dia pertama kali muncul sebagai tokoh terkemuka di samping pemimpin mahasiswa Joshua Wong selama demonstrasi 2014.
 
Keempat legislator yang didiskualifikasi, pada Jumat 14 Juli 2017, mengikuti jejak rekan mereka yang lebih radikal, pendukung kemerdekaan Sixtus "Baggio" Leung dan Yau Wai-ching. Kesetiaan pasangan ini berjanji pada "negara Hong Kong" selama persumpahan mereka -- pada Oktober yang lalu menyebabkan kekacauan berminggu-minggu dan kehebohan politik yang memuncak dalam intervensi Beijing. Intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
 
Nasib mereka semua tertutup secara preemptif pada November 2016, ketika badan legislatif China, Komite Penegakan Kongres Rakyat Nasional (NPCSC), menafsirkan sebuah klausul dalam konstitusi wilayah tersebut dengan cara yang tidak menguntungkan bagi para legislator. Langkah tersebut secara luas dicela sebagai pelanggaran paling berat oleh Beijing mengenai independensi peradilan dan peraturan perundang-undangan di Hong Kong sejak wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan China pada 1997.
 
Berdasarkan pembacaan Pasal 104, yang menyangkut sumpah oleh pemegang jabatan publik, siapapun "yang dengan sengaja membaca kata-kata yang tidak sesuai dengan kata-kata sumpah yang ditentukan oleh undang-undang, atau mengambil sumpah dengan cara yang tidak tulus atau tidak khidmat" harus dilarang memegang jabatan publik mereka.
 
Bagi sebuah sektor dengan populasi yang makin mewaspadai keterlibatan China yang kian transparan dalam urusan dalam negeri, penghakiman tersebut "akan mengkonfirmasi ketakutan mereka bahwa Beijing -- di kala Partai Komunis China berkuasa -- tidak akan memberikan Hong Kong demokrasi," kata Willy Lam, seorang pengamat China kawakan di Chinese University of Hong Kong. 
 
"Para hakim, bagaimanapun, tidak dapat disalahkan karena mereka wajib mengikuti revisi Undang-Undang Dasar," cetusnya, seperti disitat TIME, Jumat 14 Juli 2017. 
 
Baik peninjauan kembali terhadap pasangan separatis dan kuartet yang lebih moderat dibawa akhir tahun lalu oleh cabang eksekutif di bawah kepemimpinan Leung Chun-ying, mantan kepala eksekutif China yang tidak populer, lantaran sangat pro-China.
 
"Akan sangat tepat (bagi Leung) untuk mendekati penafsiran baru dengan cara yang terkendali, bukan untuk membalikkan keputusan pemilih," kata Michael Davis, mantan profesor hukum di University of Hong Kong. 
 
"Tapi dia menolak menunjukkan pembatasan seperti itu, mungkin demi mendapatkan sokongan dari Beijing," tuturnya.
 
Penggantinya, Carrie Lam, berdiri teguh dalam melihat kasus tersebut. Lam dipilih oleh 777 pemilih di antara 1.200 pemilih, sebagian besar berpendidikan universitas pro-Beijing, di awal tahun ini. "Saya tidak akan menganggap ada yang salah karena memperbaiki hubungan (dengan Dewan Legislatif)," katanya, awal bulan ini, saat ditanya mengenai masalah tersebut.
 
"Pentingnya kasus (November lalu) adalah bahwa hal itu menunjukkan kesediaan Beijing guna mendikte hasil ke pengadilan Hong Kong demi menyingkirkan politisi yang dianggap sangat menjijikkan," kata Alvin Cheung, seorang peneliti yang terafiliasi di New York University-Asia Law Institute.
 
"Pentingnya kasus ini adalah menunjukkan kemauan (Departemen Kehakiman Hong Kong) untuk mengambil preseden itu dan menggunakannya menentang lawan-lawan politik lainnya," ujarnya.
 
Masyarakat internasional harus peduli, tambah Davis. "Negara-negara asing telah meminta China agar memperlakukan Hong Kong dengan jelas dari daratan berdasarkan tingkat otonomi tinggi Hong Kong," katanya kepada TIME
 
"Sejauh otonomi berkurang, apakah perlakuan itu masih bisa dibenarkan?" tanyanya.
 
Pemilihan lanjutan dibutuhkan oleh undang-undang guna mengisi total enam kursi kosong. Cheung meramalkan "kampanye yang sangat sengit" penuh dengan "tuduhan pelanggaran yang meluas" saat pemungutan suara dilangsungkan. Juga akan ada "tekanan lebih besar pada pegawai negeri sipil buat mendiskualifikasi kandidat dengan menggunakan kriteria politik yang tersamar tipis," katanya, dan juga "minimal, jika ada, upaya oleh Kantor Penghubung (perwakilan resmi Beijing di wilayah ini) untuk menyamarkan keterlibatan mereka" dalam menopang kandidat loyalis.
 
"Pemerintah mungkin merasa memiliki landasan moral yang tinggi dalam pemilihan kandidat," tambah Lam, mengacu pada sebuah pernyataan deklarasi yang diluncurkan menjelang jajak pendapat 2016, yang mengakibatkan dikeluarkannya kandidat separatis tertentu.



(FJR)