Ormas Asing Harus Patuhi Peraturan di Indonesia

Marcheilla Ariesta    •    Selasa, 12 Sep 2017 12:35 WIB
ormas
Ormas Asing Harus Patuhi Peraturan di Indonesia
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayerfas (Foto: Marcheilla Ariesta/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyaknya organisasi kemasyarakatan (Ormas) asing di Indonesia, membuat pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, harus mencatat dan mengawasi gerak-gerik mereka. 
 
 
Sekretaris Jenderal Kemenlu Mayerfas menuturkan ormas asing di Indonesia harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia.
 
"Ormas asing harus mendukung dan memberi manfaat untuk Indonesia. Mereka harus memberi tambahan kekuatan untuk menjalankan program yang dibuat pemerintah Indonesia," ujar Mayerfas saat ditemui di Hotel Borobudur, dalam acara 'Sosialisasi Ketentuan Pemerintah dan Direktori Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia Tahun 2017', Jakarta, Selasa 12 September 2017.
 
Jika tidak sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah Indonesia, tentu mereka tidak akan disetujui untuk melakukan kegiatannya. Pasalnya, banyak ormas asing yang bermasalah di perizinan lantaran manfaatnya, operasional, aspek keamanan, tempat operasinya tidak sesuai dengan program dan kebijakan pemerintah.
 
"Ormas asing juga harus mengisi ruang yang belum dapat dijangkau pemerintah Indonesia," imbuh mantan Dubes RI untuk Vietnam itu.
 
Kementerian Luar Negeri, sebagai koordinator berfungsi untuk memberikan perizinan kepada ormas asing. Selain itu, Kemenlu juga akan memfasilitasi sejumlah masukan dari ormas asing tersebut, baik dari segi keamanan, organisasi, dan juga kebijakan pemerintah sektoral terkait.
 
Alur proses perizinan ormas asing, yaitu ormas mengajukan registrasi ke Kemenlu, nantinya ormas tersebut akan diverifikasi dokumennya. 
 
"Setelah dokumen selesai diverifikasi, ormas akan melakukan presentasi ke tim perizinan mengenai kegiatan yang akan dilakukan di Indonesia. Setelah itu, tim perizinan akan mempertimbangkan mereka diterima atau ditolak," jelasnya.
 
Jika diterima, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) izin operasionalnya dan pelaksanaannya. Kemudian akan dilakukan laporan kegiatan dan keuangan secara berkala. 
 
Menurut data Kementerian Luar Negeri, Direktori Ormas Asing mencatat ada 83 ormas dan 13 implementating agency. Dari 83 ormas asing, 52 di antaranya memiliki perizinan aktif, 11 dalam proses perpanjangan izin, dan 20 masih dalam proses registrasi.
 
Bidang kegiatan utama para ormas ini, terdiri dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pelestarian alam, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan dan good governance.



(FJR)