Dubes Korut: Hak Kami Pertahankan Eksistensi di Tengah Ancaman AS

Sonya Michaella    •    Kamis, 20 Apr 2017 18:33 WIB
korea utara
Dubes Korut: Hak Kami Pertahankan Eksistensi di Tengah Ancaman AS
Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia An Kwang Il saat berkunjung ke DPR (MTVN/Pelangi Karismakristi).

Metrotvnews.com, Jakarta: Korea Utara (Korut) tidak akan pernah terintimidasi dengan bermacam sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB. Bahkan, Korut berani mengecam apa yang disebut resolusi PBB.
 
"Kami mengecam keras dan menolak apa yang disebut sebagai resolusi PBB. Resolusi itu bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan Korut," kata Duta Besar Korut untuk Indonesia, An Kwang Il, dalam keterangan tertulis Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 20 Maret 2017.
 
Dubes An mengatakan, uji coba nuklir dan peluncuran satelit yang dilakukan negaranya merupakan bagian dari hak mereka untuk membela diri. Bahkan, hal itu mereka lakukan sebagai respon atas ancaman dan tekanan dari pihak Amerika Serikat dan sekutunya.
 
Korut merasa perlu untuk menguji coba sistem persenjataan mereka untuk membangun kekuatan dalam mengantisipasi serangan dari pihak AS yang mungkin terjadi kapan saja.
 
"Sistem pertahanan diri kami ditujukan untuk membela harga diri bangsa dan hak kami untuk mempertahankan eksistensi di tengah peningkatan ancaman dari AS," lanjut dia.
 
Menurutnya, hal itu adalah hak legitimasi yang dimiliki oleh negara berdaulat dan tidak pernah dilarang oleh hukum internasional apapun. Hak itu dicantumkan dalam Artikel ke 51 Piagam PBB dan Artikel ke 12 Deklarasi Hak dan Tugas Negara. Tetapi, hak dasar yang dimiliki oleh Korut diabaikan oleh AS yang mempabrikasi sanksi melalui Resolusi 2270 DK PBB bulan Juni 2016 dan Resolusi 2321 bulan November 2016.
 
Dubes An mengutip Perjanjian London mengenai Definisi Agresi (London Treaty on Definition of Aggression) dan Resolusi ke-39 Majelis Umum PBB mengenai Definisi Agresi yang mengatakan bahwa sanksi dan blokade terhadap suatu negara di masa damai merupakan aksi agresif dan tidak adil.
 
Bulan Juni tahun lalu, tak lama setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi melalui Resolusi 2270, pihak Korea Utara mengirimkan surat kepada Sekjen PBB dan meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi. Namun surat itu tidak pernah dibalas.
 
Surat tersebut dikirim kembali pada Desember 2016 setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi melalui resolusi 2321. Kali ini, sekretariat PBB merespon dengan mengutip Artikel ke-39 Piagam PBB yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan Korea Utara.
 
Artikel itu bisa diaplikasikan hanya pada kasus agresi dan penggunaan kekuatan militer melawan negara lain. Sementara uji coba nuklir dan peluncuran satelit yang dilakukan Korea Utara adalah bagian dari melaksanakan hak melindungi diri dari serangan pihak lain.
 
Bila uji coba senjata, termasuk nuklir, dan peluncuran satelit dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia, di bawah Artikel 39 Piagam PBB, maka Dewan Keamanan PBB juga harus mengadopsi resolusi sanksi untuk negara-negara pemilik nuklir lainnya yang telah melaksanakan uji coba nuklir lebih dari 2.000 kali, serta meluncurkan satelit dan roket balistik yang tidak terhitung jumlahnya.
 
"Sekarang, karena tidak ada mekanisme legal atau institusional yang bisa diterapkan di Semenanjung Korea untuk mencegah perang dan konflik bersenjata, maka resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB dapat dipandang sebagai deklarasi perang, dan satu-satunya hal yang tinggal adalah menunggu letupan peperangan yang tidak seorangpun tahun kapan akan terjadi," ungkap dia.
 
Bila perang di Semenanjung Korea terjadi, tidak ada yang lebih pantas dimintai pertanggungjawaban kecuali AS dan sekutunya, karena merekalah yang menyusun draf sanksi untuk Korut.



(FJR)