MUI Minta Masyarakat Jangan Musuhi Warga Buddha Indonesia

Marcheilla Ariesta    •    Kamis, 07 Sep 2017 18:36 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
MUI Minta Masyarakat Jangan Musuhi Warga Buddha Indonesia
Pengungsi dari wilayah Rakhine berupaya menyeberang ke Bangladesh (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Muhyidin Jumadi menuturkan kasus Rohingya tak hanya krisis kemanusiaan, namun juga masalah keagamaan. Meski demikian, Muhyidin menyampaikan masyarakat Indonesia jangan membenci umat Buddha yang ada di Tanah Air.
 
Muhyidin dengan tegas mengatakan masyarakat Buddha Indonesia tidak menganiaya etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam di Myanmar, tepatnya Negara Bagian Rakhine.
 
"Kasus Rohingya tak hanya kekerasan terhadap kemanusiaan, tapi terhadap agama," ujar Muhyidin, saat ditemui di kantor Center for Dialogue and Coorporation among Civilization (CDCC), Jakarta, Kamis 7 September 2017.
 
 
Hal ini sejalan dengan poin keempat pernyataan bersama Inter-Religious Council Indonesia (IRC Indonesia), yaitu menyerukan ke segenap umat beragama untuk menolak dan mencegah masalah Rohingya masuk ke Tanah Air. Pasalnya, banyak yang menyalahkan umat Budha bahkan di Indonesia atas kasus yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
 
Senada dengan Muhyidin, perwakilan Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) Philip Wijaya mengharapkan masyarakat Indonesia membantu mengurangi beban etnis Rohingya, yaitu memberi bantuan.
 
Philip menyarankan bantuan diberikan berupa uang untuk kelangsungan hidup para warga utara Rakhine tersebut.
 
IRC Indonesia mengeluarkan pernyataan bersama atas kekerasan yang terjadi di Rakhine yang menimpa etnis Rohingya. Ada tujuh poin yang disampaikan dalam pernyataan bersama itu.
 
Pertama, IRC Indonesia mengecam keras tindak kekerasan atas etnis Rohingya di Myanmar.
 
Tindakan kekerasan tersebut dinilai sangat tidak sesuai dengan ajaran agama manapun, khususnya Islam dan Buddha. IRC Indonesia juga mendesak rezim yang berkuasa di Myanmar untuk segera menghentikan tindak kekerasan tersebut.
 
"Pulihkan hak-hak penduduk Rohingya di Rakhine State, dengan menghormati hak-hak sipil rakyat, warga negara, serta menciptakan kesejahteraan di kawasan tersebut" ujar Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI.
 
Para tokoh lintas agama ini juga menyatakan dukungan atas upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Myanmar guna mencari solusi terbaik. Mereka jugq mendesak ASEAN, OKI dan PBB untuk melakukan langkah cepat, tepat dan efektif untuk menghentikan tindak kekerasan di utara Rakhine.
 
 
Di poin terakhir, para tokoh agama ini menyerukan agar pelaku tindak kejahatan kemanusiaan dilaporkan ke Mahkamah Kejahatan Internasional.
 
Kekerasan di Rakhine kembali terjadi usai anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang pos polisi dan menewaskan puluhan jiwa. Sejak saat itu, militer Myanmar memburu.para pelaku penyerangan yang mengakibatkan ratusan ribu warga etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

 

 
(FJR)