Besok, Dua Pesawat TNI Kirim Langsung Bantuan Indonesia ke Myanmar

Fajar Nugraha    •    Rabu, 20 Sep 2017 13:38 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Besok, Dua Pesawat TNI Kirim Langsung Bantuan Indonesia ke Myanmar
Bantuan dari Indonesia sebelumnya sudah didistribusikan ke pengungsi Rakhine yang berada di Bangladesh (Foto: KBRI Dhaka).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia akan mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga Rakhine langsung di dalam wilayah Myanmar.
 
Warga Rakhine sangat membutuhkan usai insiden kekerasan yang terjadi pada 25 Agustus lalu. Hingga saat ini sudah lebih dari 400 ribu pengungsi Rakhine melakukan eksodus ke Bangladesh.
 
Pada akhirnya bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia ini akan didistribusi dari ke Yangon dan nantinya akan disebar ke warga yang membutuhkan, dengan bantuan Pemerintah Myanmar sendiri.
 
"Kemarin (Selasa 19 September) sudah mendapatkan persetujuan dan hari ini kita rapat teknis untuk pelaksanaannya karena harus diperhitungkan dengan tempat yang bisa didarati (pesawat TNI) hercules, karena di Sittwe tidak bisa dan mengukur bantuan transportasi darat dari Pemerintah Myanmar sendiri," ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu 20 September 2017.
 
"Kita terpaksa membuat sistem shelter (untuk warga Muslim, Budha, Hindu) karena lokasi pengungsiannya tersebar," imbuh Dubes Ito.
 
 
Pemerintah Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berulangkali meminta kepada Myanmar, untuk membuka akses bantuan kemanusiaan masuk. Kini dengan adanya izin masuk bantuan dari Indonesia, diharapkan aliran bantuan kemanusiaan lainnya bisa deras masuk ke warga Rakhine.
 
"Saya kemarin sempat disalami lama oleh Aung San Suu Kyi, mungkin secara emosional beliau merasa Indonesia sangat tanggap dan tulus," tutur Dubes Ito.
 
Peran Suu Kyi saat ini memang menjadi sorotan karena dirinya dianggap diam, terhadap situasi yang terjadi di Rakhine khususnya warga Rohingya. Tetapi menurut Dubes Ito, Suu Kyi tidak khawatir dengan kecaman-kecaman yang diarahkan kepada dirinya.
 
Mengenai pemberangkatan bantuan, Marsekal Pertama TNI Nanang Santoso mengatakan bantuan kemanusiaan itu akan diberangkatkan dari Bandara Halim Perdanakusumah pada Rabu 20 September 2017 pada pukul 14.00 dan transit di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh. Kemudian pesawat berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda pada Kamis 21 September dengan tujuan Yangon, Myanmar.
 
"Kami sudah menyelesaikan administrasi yang dipersyaratkan (seperti flight clearance, security clearance, Air Defence Clearance dll)," tutur Marsma Nanang kepada Metrotvnews.com.
 
"Izin prinsip tentang pengiriman bantuan kemanusiaan on going proccess oleh Kemenlu RI ke Kemenlu Myanmar dan secara paralel kami mengkoordinasikan dan menyelesaikan perizinan-perizinan yang dipersyaratkan. Insya Allah saya berharap secepatnya hari ini selesai," imbuh Dansatgas Misi Kemanusiaan Indonesia itu.
 
Suu Kyi bersuara
 
Setelah bungkam sejak insiden di Rakhine, Aung San Suu Kyi pada Selasa 19 September akhirnya buka suara. Dalam pernyatannya, Suu Kyi menginginkan bangsanya terpecah akibat perbedaan kepercayaan, atau perbedaan suku atau idiologi politik.  
 
Selain itu menurutnya, Myanmar memiliki hak atas perbedaan identitas dan mempunyai hak untuk mengisi kehidupan sesuai cara pandang yang benar. Tetapi Myanmar juga harus bekerjasama sebagai satu bangsa dan satu negara yang juga merupakan bagian dari masyarakat dunia. Karena alasan tersebut, Pemerintah Myanmar menghargai peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibangun untuk memajukan perdamaian dan harmoni serta menjamin dunia tidak jatuh ke dalam situasi penderitaan yang pernah dialami dalam Perang Dunia.
 
Peraih Nobel Perdamaian itu juga menjelaskan protes verifikasi kewarganegaraan untuk warganya. Sebuah pendekatan dengan kerangka waktu yang jelas telah dikembangkan guna mempercepat proses verfikasi kewarganegaraan.  
 
"Proses verifikasi tersebut perlu dukungan kerjasama seluruh masyarakat. Di beberapa komunitas Muslim, para pimpinannya telah memutuskan untuk tidak ikut proses verifikasi," tutur Suu Kyi. 
 
"Diharapkan seluruh mitra dapat mendorong komunitas tersebut untuk ikut serta dalam proses karena dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan dalam penentuan kewarganegaran," harapnya.
 
 
Selain itu menurut Suu Kyi, Pemerintah Myanmar siap melanjutkan proses verifikasi pengembalian pengungsi yang berada di Bangladesh setiap saat. Proses verifikasi yang dimulai tahun 1993 dan berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima oleh kedua negara dan dilanjutkan dengan proses verifikasi terhadap para pengungsi yang akan kembali ke Myanmar.

 

 
(FJR)