Jokowi Minta ASEAN dan PBB Dorong Kemerdekaan Palestina

Fajar Nugraha    •    Kamis, 08 Sep 2016 15:32 WIB
ktt asean
Jokowi Minta ASEAN dan PBB Dorong Kemerdekaan Palestina
Presiden Joko Widodo bersama Sekjen PBB Ban Ki-Moon (Foto: Setkab.go.id)

Metrotvnews.com, Vientiane: Presiden Joko Widodo menggunakan pertemuan KTT ASEAN-PBB untuk mendorong dukungan atas kemerdekaan Palestina. 
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, tahun ini adalah tahun pertama implementasi dari ASEAN Economic Community dan sekaligus juga tahun pertama implementasi dari Agenda Pembangunan 2030. Oleh karena itu, Presiden memandang perlu adanya suatu kemitraan antara ASEAN dan PBB.
 
Sementara terkait masalah isu perdamaian, Presiden Jokowi mengingatkan mengenai masalah  Palestina. 
"ASEAN dan PBB harus bekerja sama untuk mengajak atau memperbesar dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mengajak dimulainya perundingan untuk two state sollution," tegas Presiden di KTT ASEAN, Vientiane, Laos, Rabu 7 September.
 
Presiden Jokowi juga menyoroti masih ratusan juta warga masyarakat ASEAN yang hingga kini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengentaskan kemiskinan ini, Presiden menilai pentingnya pelatihan kejuruan, peningkatan kapasitas produktif, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan juga masalah keuangan inklusif. Untuk itulah, Presiden Jokowi menilai pentingnya implementasi kerja sama antara ASEAN dan PBB.
 
Hal lain yang ditekankan Presiden bagi kemitraan ASEAN-PBB sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi adalah pencegahan dan penanganan penyebaran berbagai kasus penyakit menular. Oleh karena itu  diperlukan kerja sama yang antara lain berupa kerja sama riset, kerja sama pelatihan, sharing best practices, deteksi dini, dan tindakan-tindakan darurat.
 
Rencana Aksi Bersama
 
Menlu Retno Marsudi mengatakan, KTT ASEAN-PBB telah menghasilkan Rencana Aksi untuk Mengimplementasikan Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif ASEAN–PBB (2016–2020). Rencana ini diadopsi Bali pada 2011.
 
"Kalau kita lihat rencana aksinya itu maka akan ada kerja sama yang akan dilakukan di tiga pilar, yaitu pilar politik, ekonomi, budaya ditambah kerja sama lintas sektor dan kerja sama antar sekretariat. Jadi, ada lima pilar besar dari rencana aksi yang untuk mengimplementasikan Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif ASEAN dan PBB," jelas Menlu Retno, seperti dikutip dari situs Setkab, Kamis (8/9/2016).
 
Menlu mencontohkan misalnya, di pilar politik dan keamanan ada beberapa sub kerja sama yang akan dilakukan misalnya di bidang perdamaian dan keamanan, di bidang tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Kemudian di bidang isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.
 
"Di bidang ekonomi ada sub kerja sama untuk integrasi ekonomi ASEAN, UMKM, pangan dan pertanian, kehutanan, dan ketahanan energi," imbuh Menlu. 


Pertemuan KTT ASEAN-PBB (Foto: AFP)
 
Sementara untuk bidang pilar sosial budaya, lingkungan hidup, perubahan iklim, mitigasi dan penanggulangan bencana, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia, dan kesehatan masyarakat.
 
Mantan Dubes RI untuk Norwegia itu menambahkan, untuk kerja sama lintas sektoral, konektivitas ASEAN, inisiatif juga diperlihatkan untuk integrasi ASEAN (IAI) yang ditujukan untuk mengurangi gap pembangunan, dan juga kerja sama untuk mengimplementasikan agenda 2030.
 
Pilar terakhir adalah kerja sama antar sekretariat, antara lain yang akan dilakukan mengenai pertukaran informasi antara desk officer yang ada di Sekretariat ASEAN dan dengan Sekretariat UN, perkuatan Sekretariat ASEAN melalui pembangunan kapasitas, dan yang lainnya. 

(FJR)