Palestina jadi Agenda Utama Indonesia di DK PBB

Sonya Michaella    •    Senin, 11 Jun 2018 08:19 WIB
dk pbb
Palestina jadi Agenda Utama Indonesia di DK PBB
Menlu RI Retno Marsudi saat melakukan video conference dengan awak media di Indonesia. (Foto: Sonya/Medcom)

Jakarta: Untuk keempat kalinya, Indonesia berhasil menduduki kursi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020.

Berbagai agenda pun telah dibeberkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, sesaat setelah Indonesia diumumkan menang mengalahkan Maladewa dengan perolehan suara 144 banding 46.

"Yang utama, Palestina tetap menjadi prioritas Indonesia di DK PBB dan kami akan mengajak semua anggota DK PBB untuk menghadapi tantangan global," ujar Menlu Retno saat melakukan konferensi pers lewat video conference dengan awak media di Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 8 Juni 2018. 

Baca: Empat Prioritas Indonesia di DK PBB

Hal senada juga dipaparkan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di mana ia mengatakan Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia.

"Salah satunya adalah dengan upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil negara tersebut," ucap dia.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bantuan dari Indonesia untuk Palestina pun tak pernah main-main.

Contohnya, Indonesia telah memiliki rumah sakit di Gaza yang sudah beroperasi selama enam tahun. Dengan keberadaan Rumah Sakit Indonesia ini, rakyat Palestina tidak lagi terabaikan, meski bantuan yang cukup banyak masih terus dibutuhkan. 

Baca: Melalui Rumah Sakit Indonesia Warga Palestina Tak Akan Terabaikan

Rekam jejak diplomasi serta kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan di kawasan dan global menjadi pertimbangan utama negara-negara anggota PBB mendukung Indonesia.

Dukungan bagi Indonesia untuk menjadi anggota DK-PBB juga tidak terlepas dari semakin matangnya demokrasi di Indonesia, dan pandangan negara anggota PBB bahwa Indonesia adalah contoh negara yang toleran, dimana Islam dan demokrasi berjalan berdampingan. 



(FJR)