Wawancara Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu (2)

Kemampuan Pasukan Perdamaian Indonesia Diakui Dunia

Marcheilla Ariesta    •    Minggu, 06 Jan 2019 07:24 WIB
indonesia-pbb
Kemampuan Pasukan Perdamaian Indonesia Diakui Dunia
Direktur Jenderal Kerja sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard. (Foto: Fajar Nugraha/Medcom.id).

Jakarta: Menjaga perdamaian dan keamanan dunia sudah menjadi tugas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Mulai 1 Januari 2019 Indonesia memulai tugasnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Apa saja yang akan menjadi fokus Indonesia dalam keanggotaan ini.

Ada berbagai kepentingan yang akan disuguhkan Indonesia setelah meresmikan penugasannya yang dimulai saat pemancangan Bendera Merah Putih pada 2 Januari di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

Medcom.id, pada 28 Desember 2018, sempat berbicara dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard untuk membahas fokus tersebut, berikut isi dari wawancara khusus tersebut:

Untuk perdamaian dunia, yang akan dilakukan oleh Indonesia langkah-langkahnya untuk disampaikan di DK PBB seperti apa?

DK PBB ini punya programme of work dan kepemimpinannya berganti-ganti. Ada jenis-jenis agenda sifatnya rutin, seperti misalnya perpanjangan mandat. Biasanya mandat peacekepping atau pasukan perdamaian, kemudian resolusi-resolusi yang perlu diperbaraui lagi, tetapi ada juga hal-hal yang baru. Tapi hal yang baru ini kan belum diketahui. Konflik kan tiba-tiba meledak.

Semua isu-isu di DK PBB adalah isu perdamaian dan keamanan. Kita akan ikuti semua itu. Cuma yang mungkin menjadi penekanan khusus adalah, masing-masing negara yang mendapat giliran menjadi presiden itu memiliki tema khusus.

Mungkin yang akan kita bawa pada saat menjadi Presiden DK PBB Mei nanti, isu peackeeping operation (pasukan perdamaian), karena flagship kita di situ.

Kenapa peacekeeping, karena kehadiran PBB, manfaat PBB yang dirasakan oleh masyarakat dunia paling utama itu dihitung dari peacekeeping operation. Dimana dia bisa menciptakan keamanan di wilayah konflik, dimana dia bisa hadir di wilayah konflik, dimana dia bisa hadir melindungi warga sipil di wilayah konflik. yang paling dirasakan itu peacekeepersnya PBB.

Yang kedua, (pasukan perdamaian) kita juga sudah diakui berbagai negara. Pasukan perdamaian kita luar biasa, bisa diterima di mana-mana. Karena kemampuan peacekeeper kita khususnya TNI dan polri. TNI misalnya mereka punya pendekatan teritorial, yang tidak semua tentara punya. Mereka membina teritorial dekat dengan masyarakat di wilayah konflik. Itu tidak semua militer di peacekeeper bisa. Oleh karena itu kita angkat isu ini.

Isu peacekeeping kan besar. bisa bicara, procurement (pembelian) alatnya, keselamatan pecekeepingnya, bisa metoda peacekeepingnya (yang dibahas). Mungkin salah satunya adaah meningkatkan safety dari pasukan ini. Bagaimana menegaskan safety harus diperhatikan lah, bukan malah mereka menjadi korban (saat bertugas di wilayah konflik).

Termasuk pasukan perdamaian perempuan?

Iya termasuk pasukan perempuan. Yang menarik saat ini, pasukan perempuan itu sangat dibutuhkan.

Jadi gini, di wilayah konflik yang paling terdampak itu perempuan dan anak-anak. Peacekeeper perempuan ini melakukan semacam konsultasi untuk trauma center. Dan mereka (para korban) kadang-kadang hanya bisa ngomong kepada perempuan.

Kedua, bukan hanya di militer, tetapi juga polisi. Terutama juga polisi perempuan. Kenapa, PBB sempat bicara mereka sedang mengembangkan (penanggulangan kerusuhan) riot control dengan perempuan. Jadi secara psikologis para rioter (perusuh) begitu mereka melihat perempuan, mereka reda.

Ini merupakan salah satu program PBB. Bahkan kita ditawari, bisa gak mengirimkan satu kontingen polisi yang isinya perempuan semua.  Tapi ini agak susah nyarinya kan. Satu kontingen polisi ini isinya 180 an. susah, itu TNI aja 91 personel dikirim.

Karena kalau menjadi peacekeeper kita kan selalu kompetisi dengan negara lain. Tapi kalau kita punya satu kontingen perempuan, mereka akan langsung ambil (bertugas).

Termasuk isu perdamaian Suriah juga akan menjadi perhatian?

Iya. Misalnya ada satu mata agenda yang membahas Timur Tengah. Dibahas yaman, dibahas ini, belum isu-isu yang pop-up (muncul mendadak). Sudah pasti ada. Semua isu-isu hot spot di dunia ini, itu udah masuk di DK PBB.

Apakah kita ada koordinasi dengan Timur Tengah untuk menjadi suara di DK PBB?

Yang kita lakukan sebetulnya kita biasa melakukan briefing. Tapi ini tergantung negaranya. Waktu kita jadi DK dulu, kita selalu ada spesial breifing untuk GNB (Gerakan Non-Blok) dan OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Semua Middle East itu anggota GNB, semua Middle East itu anggota OKI.

Ya sudah pasti mereka terinformasi. Paling tidak satu bulan itu kita melapor ada apa yang terjadi di DK PBB. Sekarang mulai banyak nih. Kita akan melakukan hal yang sama dengan ASEAN. Briefnya ada dua nih, di New York dan di Jakarta, ini engangement kita.

Pertemuan yang di New York itu bukan hanya grup GNB, OKI dan satu lagi MIKTA (sebuah kerja sama informal yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia). Jadi kita brief apa yang berlangsung di DK PBB dan apa yang dilakukan ke depan. Bukan hanya brief tetapi juga meminta masukan. Di Jakarta akan dilakukan tiap dua bulan sekali, brief untuk kepala perwakilan. Fully enganged, karena kita tidak sendirian.

Intinya, kita tidak mau ada satu isu yang surprising atau menimbulkan keterkejutan. Jadi, kami berkepentingan, apabila Indonesia mengambil keputusan akan lebih baik menjelaskan kepada yang sudah mengikuti suatu isu. Agar mengerti situasi sebenarnya.

Indonesia akan sinergikan PBB dengan organisasi di kawasan?

Ini sudah terjadi dengan Uni Afrika (UA). Jadi Uni Afrika itu sudah lebih maju dibanding ASEAN, dia lebih maju infrastrukturnya, di dalam UA sudah memiliki security council seperti DK PBB. yang terjadi Afrika, apabila ada konflik, Uni Afrika sudah menjadi partnernya DK PBB. Informasi-informasi itu sudah masuk ke DK PBB. Pada saat DK PBB melakukan sesuatu ke sana mereka sudah bekerja sama dengan infrastruktur di Uni Afrika.

Ini yang masih absen di kawasan lain, karena regional organisasinya belom se-komprehensif seperti Uni Afrika. Kita harapkan DK PBB bisa outreach lah ke ASEAN. Kalau ada konflik (di kawasannya), ASEAN bisa memberikan penjelasan. Negara-negara ASEAN ini kan lebih mengerti daripada negara-negara lain di luar kawasan mengenai konflik di dalam regional mereka sendiri.

Artinya bagaimana DK PBB ini mempertimbangkan mekanisme regional yang bisa memberian saran. Kalau nanti hubungannya sudah lebih formal, paling tidak nanti mereka akan menjadi first responder. Mereka punya suatu mekanisme yang melaporkan  atau meminta tindakan kepada DK PBB.

Selain itu, di mekanisme regional ini ada sesuatu apa yang bisa dimanfaatkan oleh DK PBBuntuk mengambil keputusan. Jadi gak langsung DK PBB kirim tim.

Apa sudah ada pembahasan ke ASEAN?

Kita sudah sampaikan ke ASEAN. Ini kan sesuatu yang bagus. Karena ini lah yang terjadi.

Ada sensitivitas kalau kita langsung masuk suatu wilayah. Menghindari sensitivitas itu adalah melalui melibatkan organisasi internal. Ini saya rasa logikanya lebih diterima. Mekanisme regional yang dimana menjadi bagiannya sendiri, akan lebih tidak intrusif dan untuk DK PBB sendiri akan lebih efisien.

Kalau yang masuknya DK PBB akan lebih intrusif, kalau yang masuknya ASEAN akan lebih tidak intrusif, dari pada tiba-tiba tim DK PBB yang masuk.

ini pernah diangkat saat Presidensi RI di DK PBB pada 2007-2008, tetapi saat itu sifatnya belum detail. Kini kita coba lebih fokus as a first responder, lebih pada mekanisme kerja.

Penanggulangan terorisme secara komprehensif, usul dari Indonesia seperti apa dibawa ke DK PBB?

Jadi, kita ingin menunjukkan contoh-contoh cara penanggulangan terorisme secara komprehensif. Yang ingin kita lihatkan, bahwa penanganan terorisme yang cenderung tidak komprehensif dan cenderung menimbulkan antipati justru bahaya. Kita ingin share kemampuan di bidang itu.

Penanganan terorisme Indonesia kan sesuai law enforcement, sesuai koridor hukum, kalau koridor hukum sudah pasti ada penghormatan hak asasi manusia. Nah ini yang ingin kita sampaikan.

Karena terorisme ada di otak, kita harus deradikalisasi, kita harus mulai mempergunakan metode-metode mengurangi violent extremism, narasi-narasi, kemudian juga harus mengadopsi juga isu apa lagi yang menjadi akar permasalahannya, ini yang ingin kita bawa. Harapannya DK PBB dalam menangani terorisme lebih in line (sejalan) dengan koridor yang kita lakukan.

Jadi terorisme bukan mengenai kejadian terornya. Tetapi juga harus dirunut dari kejadian sebelumnya, pendidikannya, siapa yang berbicara (pendoktrin). Terorisme itu state of mind (pola pikir), jadi berkembang.

Untuk penanggulangan foreign terrorist fighter (FTF)?

Agendanya sudah dibahas di mana-mana dan tidak ada perbedaan pandangan. dan kerja sama terus dilakukan.  Yang menjadi isu saat ini adalah FTF relocator. Kita lagi pikir apakah presidensi kita tahun depan itu akan mengemukakan terorisme.

Tetapi pembahasan itu tetap di jalan dan satu-satunya isu yang hampir tidak divisive (tidak terpecah) ya terorisme, walaupun kita belom punya definisi tunggal mengenai terrorisme. Yang ada itu senarai atau treaty terkait konferensi-konferensi mengenai terorisme, lebih mengarah kepada kejahatan-kejahatan yang bisa dikategorikan terorisme.

Bagaimana dukungan negara Asia dan Pasifik untuk keanggotaan Indonesia?

Kita menang 144 suara, memang tidak ketahuan (siapa yang dukung) tetapi negara-negara Asia Pasifik yang setelah selesai (voting) mengungkapkan dukungannya itu banyak. Dan mungkin basis dukungan kita di situ juga.

Pasifiknya, yang jelas Kepulauan Solomon dukung kita, yang saya gak tahu tuh Vanuatu. Tapi kita membawa isunya, mereka kan ada problem dengan climate change (perubahan iklim) dan kita sampaikan ‘iklim non core isu’. itu dulu. Sekarang yang jadi masalah sebuah negara bisa hilang wilayahnya. Makanya mereka menitipkan isu, jadi kita tahu kepentingan mereka apa.

Selain pasifik ada lagi yang titip?

Banyak, waktu kita minta dukungan, negara-negara itu banyak menitip (isu) tanpa spesifik. Memang stakeholder kita banyak, oleh karena itu briefing itu penting, penyampaian informasi sangat penting.

Isu papua akan masuk pembahasan PBB?

Tidak ada. Isu papua tidak ada agendanya. Satu, dia tidak masuk NSGT (Non-Self Governing Territories), yang ditangani C24 (Komite 24 PBB), khusus membahas wilayah yang dipersiapkan kemerdekaannya. Papua tidak ada di situ, di UNGA saja tidak ada, apalagi DK PBB.

Keputusan memang harus melibatkan P5. Tapi untuk masuk ke dalam agenda DK PBB mendapatkan dua per tiga dukungan, gak perlu P5 dan agenda itu bisa bisa masuk kalo dianggap threatening to security (mengancam keamanan).

Myanmar juga menitip isu?

Tapi mengindikasikan ada. Saat ini kan bahasnya di Dewan HAM PBB, tapi belum sampai DK PBB. Akan lebih bagus kalau ASEAN bisa membicarakan hal ini, kan di dalamnya ada Myanmar juga.

Itu pentingnya regional organisasi dan mekanismenya. ASEAN harus memikirnya bagaimana bisa sinergi dengan DK PBB. ini working method. kalau isu kita agak susah, tapi working method sebagai championing kita. kita kan diakui.

Kita pada tahun 95-96 membuahkan namanya Wisnumurti Guideliens. Itu panduan untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB. Pada 2007-08, kita besama negara-negara lain,-Laporan DK PBB ke UNGA dulu sifatnya faktual,- kita usulkan kalau laporan jangan seperti dikutip tetapi analitikal jadi dianalisis. Akhirnya 2008, report DK tuh analitikal.

Program of work juga sama. Presidency DK PBB orang luar tidak tahu karena tidak diumumkan. kita 2008 kita minta tranparansi program of work, jadi semua tahu.

Sekarang kita mau coba, dimana E10 (10 anggota tidak tetap DK PBB) lebih asertive (tegas), lebih punya greget tidak hanya jadi penonton. Pokoknya hasilnya kita ingin membuat peran E10 ini di DK PBB jadi lebih terasa, sebagai bridge builder dan consensus builder.


(FJR)