HRW: Myanmar Gunakan UU Represif untuk Bungkam Pengkritik

Sonya Michaella    •    Jumat, 01 Feb 2019 13:09 WIB
myanmarjurnalistik
HRW: Myanmar Gunakan UU Represif untuk Bungkam Pengkritik
Aung San Suu Kyi. (Foto:AFP)

Nay Pyi Taw: Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan laporan terbaru terkait Myanmar. Mereka menyebut bahwa Myanmar menggunakan undang-undang represif untuk membungkam para pengkritik, termasuk jurnalis.

"Aung San Suu Kyi menjanjikan Myanmar yang baru namun nyatanya pemerintah semakin menindas para pengkritik," kata penasihat hukum HRW untuk Asia, Linda Lakhdhir, dikutip dari AFP, Jumat 1 Februari 2019.

"Belum terlambat bagi Suu Kyi untuk merubah arah demokrasi Myanmar, dengan membebaskan dua jurnalis Reuters yang ditahan," ujar dia.

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo dijatuhi tujuh tahun hukuman penjara oleh Pengadilan Myanmar dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Mereka ditangkap ketika sedang menulis laporan tentang kekerasan yang terjadi di Rakhine State.

Baca: Pengadilan Myanmar Tolak Banding Dua Jurnalis Reuters

Mereka juga menyelidiki pembunuhan terhadap 10 pria dan anak-anak Muslim Rohingya di Rakhine. Di pengadilan, mereka mengaku dijebak oleh polisi dan langsung ditangkap. 

Junta militer yang selama ini memerintah Myanmar menetapkan 'batas-batas' untuk kebebasan berbicara. Sejak Suu Kyi menjadi pemimpin de facto, ia dianggap telah melakukan perubahan kecil.

"Perubahan ini termasuk terjadi pada undang-undang yang menindas, namun tetap menggunakan hukum yang terlalu luas dan tidak jelas arahnya," ungkap Lakhdir.

Akibatnya, ucap dia, jurnalis menjadi sasaran utama undang-undang ini, dengan ancaman yang datang dari pihak berwenang serta nasionalis dan pendukung militer.

"Hasilnya juga adanya 'iklim ketakutan' di kalangan jurnalis lokal, termasuk jurnalis internasional yang ingin meliput ke Myanmar," tuturnya.



(FJR)