ASEAN-Tiongkok Umumkan Dimulainya Negosiasi Kode Etik Laut China Selatan

Arpan Rahman    •    Senin, 13 Nov 2017 14:47 WIB
ktt aseanlaut china selatan
ASEAN-Tiongkok Umumkan Dimulainya Negosiasi Kode Etik Laut China Selatan
Para kepala negara anggota ASEAN berada di Manila, Filipina untuk melakukan pertemuan tahunan (Foto: AFP).

Manila: Para pemimpin Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Tiongkok diperkirakan akan mengumumkan, pada Senin 13 November, dimulainya perundingan tentang kode etik Laut China Selatan.

Rancangan pernyataan, yang sudah dilihat oleh GMA News Online, akan dikeluarkan setelah pertemuan ASEAN-Tiongkok dipuji sebagai "tonggak penting" adopsi kerangka kerja kode etik (Code of Conduct/CoC) Agustus lalu, yang akan memandu pembuatan dokumen tersebut.

Pernyataan bersama ASEAN mengenai Hubungan Dialog ASEAN-Tiongkok menyebutkan bahwa para pemimpin "dengan senang hati mengumumkan langkah berikutnya yang telah disepakati negara-negara anggota ASEAN untuk secara resmi memulai perundingan dengan Tiongkok mengenai kode etik (Code of Conduct/CoC)". Termasuk di dalamnya "meyakini bahwa kita akan melanjutkan momentum dan kerja positif ini menuju kode substantif dan efektif."

Kode etik regional (COC) bertujuan mencegah klaim teritorial yang tumpang-tindih di wilayah kaya minyak itu berpotensi meletus menjadi konfrontasi kekerasan atau lebih buruk lagi, sebuah konflik besar yang secara ekonomi menghancurkan. Upaya menyelesaikan kesepakatan telah berlangsung selama 15 tahun. 

Pemimpin dari ASEAN dan Tiongkok -- yang saat ini berada di Manila untuk sebuah pertemuan regional yang diselenggarakan oleh Filipina mengatakan bahwa mereka "mengharapkan kesimpulan awal" tentang kode tersebut. Di sana juga hadir Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan PM Rusia Dmitry Medvedev.

"Sementara situasinya lebih tenang sekarang, kita tidak dapat mengambil kemajuan saat ini secara lancar," bunyi naskah pernyataan tersebut, seperti dikutip GMA News Online, Senin 13 November 2017.

Secara terpisah, dua diplomat Asia Tenggara mengkonfirmasi kepada GMA News Online bahwa pengumuman mengenai negosiasi kode tersebut akan dimasukkan dalam pernyataan ASEAN setelah pertemuan antara para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Li Keqiang.

Seruan membuat kesimpulan awal kode tersebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena serangkaian konfrontasi antara Tiongkok dan tetangganya di Asia Tenggara yang lebih kecil. Masing-masing mengklaim wilayah yang tumpang tindih, terutama Vietnam dan Filipina. Pengadu lainnya termasuk Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Prof. Jay Batongbacal, direktur Institut Maritim Universitas Filipina, mengatakan bahwa dia melihat proses "berlarut-larut dan kontroversial" dalam menyelesaikan kode etik regional.

"Jika tidak ada pihak yang menjelaskan soal apa yang ingin mereka lakukan dengan hal ini, apa yang ingin mereka capai sebelum mereka berbicara dengan Tiongkok, tidak akan berubah," katanya.

ASEAN sudah lama mempercayai bahwa kode etik harus mengikat secara hukum, namun Tiongkok menentang hal ini. Tidak jelas bagaimana perbedaan mendasar yang terjadi akan mempengaruhi kemajuan dan kecepatan pembicaraan di masa depan mengenai kode tersebut.

Dr. Christopher Roberts, sejawat profesor, di International and Political Studies, University of New South Wales, percaya bahwa menyelesaikan kode etik dalam satu atau dua tahun "sangat dipertanyakan."

"Dapat membantu dalam hal mengurangi cakupan eskalasi permusuhan yang tidak disengaja dengan memiliki kode etik ini, namun tidak mungkin melakukan banyak hal untuk membalikkan keuntungan yang telah diperoleh Tiongkok di wilayah ini," kata Roberts.

Selama beberapa tahun terakhir, Beijing mengambil sikap yang lebih tegas di perairan yang menegangkan. Meningkatkan aktivitas reklamasinya di daerah yang disengketakan dan mengubah fitur yang sebelumnya terendam menjadi pulau-pulau buatan dengan bangunan dan landas pacu multilevel. Juga telah memasang rudal di wilayah ini, memicu kekhawatiran dari negara seperti AS, Jepang, dan Australia.


(FJR)