Dikritik, Myanmar Anggap DK PBB Ancam Pembicaraan dengan Bangladesh

Arpan Rahman    •    Rabu, 08 Nov 2017 14:48 WIB
konflik myanmarrohingyapengungsi rohingya
Dikritik, Myanmar Anggap DK PBB Ancam Pembicaraan dengan Bangladesh
Pengungsi dari wilayah Rakhine, Myanmar yang berada Bangladesh usai kerusuhan di Rakhine 25 Agustus lalu (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Yangon: Myanmar mengatakan bahwa pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai krisis pengungsi Rohingya dapat 'membahayakan secara serius' pembicaraan mereka dengan Bangladesh. 
 
Saat ini, kedua negara tengah membahas cara untuk memulangkan lebih dari 600.000 orang dari wilayah Rakhine, yang telah melarikan diri demi menghindari tindakan militer Myanmar.
 
 
Pada Senin 6 November Dewan Keamanan PBB mendesak Myanmar, guna "memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan secara berlebihan". Di samping itu DK PBB telah menyatakan "keprihatinan serius atas laporan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Negara Bagian Rakhine".
 
Menanggapi itu, pemimpin de facto Myanmar Aung Sang Suu Kyi mengatakan bahwa masalah yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh hanya dapat diselesaikan secara bilateral. Hal itu dia katakan diabaikan dalam pernyataan Dewan Keamanan PBB. Pemerintahan sipil Suu Kyi hanya kurang dari dua tahun berbagi kekuasaan dengan militer.
 
"Lebih jauh, pernyataan resmi (Dewan Keamanan PBB) berpotensi serius melukai negosiasi bilateral antara kedua negara yang telah berjalan dengan lancar dan secepatnya," kantor Suu Kyi mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Rabu 8 November 2017.
 
Perundingan dengan Bangladesh terus berlanjut, sebut pernyataan itu, dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali diundang ke Myanmar dari 16-17 November.
 
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson dijadwalkan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya, pada 15 November. Ia akan mengajukan langkah-langkah yang sedang dibahas di Washington buat menawarkan aturan yang menyerukan sanksi kepada Myanmar. Secara khusus, tawaran sanksi itu menargetkan militer dan kepentingan bisnis terkait.
 
Dalam sebuah isyarat kepada Tiongkok, pernyataan Myanmar mengatakan bahwa pihaknya menghargai pendirian yang diambil oleh beberapa anggota Dewan Keamanan PBB, yang menerapkan prinsip campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.
 
 
Demi memenangkan hak veto DK PBB, Pemerintah Rusia dan Tiongkok, Inggris dan Prancis menjatuhkan sebuah dorongan kepada Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi mengenai situasi tersebut. Badan beranggota 15 negara tersebut dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.
 
PBB telah mengecam kekerasan dalam 10 pekan terakhir sebagai contoh klasik pembersihan etnis untuk mengusir Muslim Rohingya dari mayoritas umat Budha Myanmar.
 
Militer mengatakan operasi pembersihan kontra-pemberontakan dipicu serangan terpadu militan Rohingya terhadap 30 pos keamanan di bagian utara Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus.
 
Para pengungsi Rohingya mengungkapkan bahwa militer membakar desa mereka. Namun militer mengatakan bahwa pembakarnya adalah militan Rohingya. 
 
Pengungsi telah memberi laporan mengerikan tentang dugaan pemerkosaan dan pembunuhan. Pemerintah Myanmar mengatakan tuduhan tersebut harus diselidiki.
 



(FJR)