Hadapi Korut, Korsel dan Jepang Sepakati Perjanjian Kontroversial

Willy Haryono    •    Rabu, 23 Nov 2016 12:25 WIB
korea selatan
Hadapi Korut, Korsel dan Jepang Sepakati Perjanjian Kontroversial
Dubes Jepang untuk Korsel Yasumasa Nagamine (tengah) hendak menandatangani perjanjian intelijen dengan Korsel di Seoul, 23 November 2016. (Foto: AFP/Yonhap)

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Selatan (Korsel) dan Jepang menandatangani perjanjian kontroversial untuk berbagi data intelijen terkait Korea Utara (Korut). Perjanjian disepakati meski adanya protes dari oposisi dan aktivis di Seoul. 

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan perjanjian ini "penting" dalam menghadapi meningkatnya ancaman dari Pyongyang, yang telah melakukan dua uji coba nuklir dan lebih dari 20 misil tahun ini. 

"Mereka siap melakukan uji coba nuklir dan misil lagi," ucap pejabat Kemenhan Korsel. 

"Sekarang kami dapat menggunakan data intelijen Jepang secara efektif menghadapi ancaman Korut, yang akan meningkatkan sektor pertahanan kami," lanjutnya, seperti dikutip AFP, Rabu (23/11/2016). 

Sebelum ada perjanjian ini, Seoul dan Tokyo meminta Amerika Serikat (AS) sebagai penengah dalam pembagian data intelijen terkait Korut di bawah sebuah kesepakatan pada 2014. 

Perjanjian baru menjadi kontroversi di Korsel. Oposisi dan aktivis mengecam kerja sama dengan Jepang, negara yang berbuat kekejaman terhadap warga Korsel pada era Perang Dunia II. 

Awak media berunjuk rasa dengan meletakkan kamera saat Duta Besar Jepang untuk Korsel Yasumasa Nagamine datang ke Kemenhan. Mereka kesal karena dilarang mengambil foto perjanjian intelijen. 



Kedua negara hampir menandatangani perjanjian intelijen pada Juni 2012. Namun Seoul membatalkannya di menit-menit akhir karena desakan kuat dari masyarakat. 

Menimbang lokasi geografis dan aset intelijen Jepang, Korsel menilai perjanjian terbaru akan menjadi "bantuan besar" dalam menganalisis program nuklir dan misil Korut. 

Korut mengecam perjanjian terbaru dan menyebutnya sebagai "aksi berbahaya" yang akan meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Korut juga menilai perjanjian berpotensi membuka pintu akan adanya "invasi ulang" dari Jepang. 

Penandatanganan perjanjian dilakukan di tengah aksi protes masyarakat Korsel untuk mendesak Presiden Park Geun-hye mundur dari jabatannya. Popularitas Presiden Park terjun bebas ke angka lima persen setelah dirinya terjerat skandal korupsi dan kolusi. Sejak awal pekan, oposisi Korsel telah memulai langkah memakzulkan sang presiden.


(WIL)

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

1 day Ago

Bali Democracy Forum (BDF) IX resmi ditutup. Sejak pertama kali diadakan pada 2008, tingkat keikutsertaan…

BERITA LAINNYA