OKI Desak Kekerasan di Rakhine Segera Diakhiri

Fajar Nugraha    •    Rabu, 23 Nov 2016 14:19 WIB
konflik myanmar
OKI Desak Kekerasan di Rakhine Segera Diakhiri
Rumah warga di Rakhine yang hancur terbakar (Foto: AFP).

Metrotvnews.com, Kairo: Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengeluarkan komentar terkait kerusuhan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Pemerintah Myanmar didesak untuk hentikan Kekerasan yang mengorbankan etnis Rohingya itu.
 
Sekretaris Jenderal OKI Yousef A. Al-Othaimeen mendesak agar pihak keamanan Myanmar bisa memastikan keamanan bagi warga Rakhine, sesuai hukum yang berlaku. Al-Othaimeen juga meminta Pemerintah  Myanmar mengizinkan bantuan kemanusian bisa masuk ke wilayah terpengaruh kerusuhan.
 
Al-Othaimeen yang baru saja terpilih sebagai Sekjen OKI menyerukan pihak Pemerintah Myanmar untuk mematuhi aturan internasional mengenai hak asasi manusia. Mereka diminta untuk mengambil langkah konkret mengatasi situasi yang terus memburuk di Rakhine.
 
"Laporan yang diterima menunjukkan adanya pelanggaran HAM serius terhadap warga sipil Rohingya. Ini termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan rangkaian eksekusi," tutur Al-Othaimeen, dalam keterangan tertulis OKI, yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (23/11/2016).
 
OKI juga menyoroti hancurnya rumah dan masjid yang dihuni warga etnis Rohingya. Akibatnya ribuan dari mereka melarikan diri dari desa-desa tempat tinggalnya.
 
"Blokade yang terjadi di wilayah tersebut juga sudah menimbulkan banyak daerah yang kekurangan makanan, air dan bahan kebutuhan penting lainnya," tegas OKI.

Pengungsi Rohingya memegang spanduk bertuliskan Lindungi Rohingya. (Foto: AFP)  
 
Ketegangan yang baru ini, dipicu serangan terhadap tiga pos penjaga perbatasan pada 9 Oktober lalu yang menewaskan sembilan anggota polisi. Sementara operasi pemberantasan pelaku penyerangan, sudah menewaskan sekitar 100 jiwa.
 
Sementara menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 30 ribu warga terpaksa mengungsi akibat kekerasan di Rakhine. Kejadian ini merupakan kekerasan terparah yang berlangsung sejak konflik komunal 2012 lalu.
 
Human Rights Watch (HRW) pun merilis citra satelit yang menunjukkan lebih dari 1.0250 rumah warga etnis Rohingya dirusak di wilayah utara Myanmar.
 
Indonesia tidak tinggal diam melihat keadaan etnis Rohingya
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tak tinggal diam dengan keadaaan suku Rohingya di Myanmar. Indonesia sudah berdiplomasi agar Myanmar menyelesaikan konflik dengan suku muslim tersebut.
 
Menurut Retno, sejak dari dulu Pemerintah Indonesia selalu berhubungan Pemerintah Myanmar memberikan bantuan pembangunan kapasitas.
 
 
Menurut mantan Dubes RI untuk Belanda itu, banyak bantuan teknis terkait isu-isu besar untuk kebutuhan Myanmar yang sudah diberikan Indonesia. Bantuan itu, kata dia, fokus di Negara Bagian Rakhine yang merupakan domisili suku Rohingya.
 
Retno juga mengungkapkan bahwa Indonesia selalu berbagi informasi bahwa kita pernah menghadapi situasi yang sama dengan Myanmar. Tetapi Indonesia menekankan bisa mentransformasikan diri menjadi sebuah negara yang demokratis.
 
 
Aung San Suu Kyi masih tetap diam
 
Melihat kekerasan yang terjadi di Rakhinr, tokoh nomor satu di Myanmar Aung San Suu Kyi masih bungkam. Bungkamnya Suu Kyi diikuti gelombang kritik dari sejumlah lembaga hak asasi manusia.
 
Laporan HRW menunjukkan sebanyak 1.250 rumah warga Rohingya di lima desa di Rakhine rata dengan tanah akibat hancur terbakar atau ambruk karena serangan militer. 
 
 
Perwakilan PBB untuk penerapan HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik sikap Suu Kyi terhadap krisis di negaranya. Ia menuntut adanya investigasi terkait tudingan aksi pembantaian warga Rohingya oleh militer Myanmar. 
 
"Penasihat negara, Aung San Suu Kyi, menyatakan bahwa pemerintah merespons situasi ini berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, saya tidak melihat adanya upaya dari sisi pemerintah untuk menyelidiki soal tuduhan pelanggaran HAM dalam kejadian ini," ujar Lee.
 
Lee mendesak pemerintah Suu Kyi segera bertindak dan melindungi warga sipil Rohingya. Lee juga menyesalkan tindakan pembantaian dilakukan aparat militer Myanmar.

 


 


(FJR)

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

1 day Ago

Bali Democracy Forum (BDF) IX resmi ditutup. Sejak pertama kali diadakan pada 2008, tingkat keikutsertaan…

BERITA LAINNYA