Sikap Abstain RI untuk Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Diapresiasi

Fajar Nugraha    •    Kamis, 29 Dec 2016 15:56 WIB
hukuman mati
Sikap Abstain RI untuk Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Diapresiasi
Sidang Umum PBB di New York (Foto: UN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Human Rights Working Group (HRWG) memberikan apresiasi atas posisi Indonesia, terkait Resolusi PBB terkait Moratorium Penggunaan Hukuman Mati.
 
Indonesia mengambil posisi abstain untuk Resulosi PBB (A/RES/71/187), dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin 27 Desember. 
 
Indonesia menjaga posisi sebagai negara abstentions setelah empat tahun yang lalu mengubah dari posisi menolak resolusi. Sementara, 117 negara setuju isi resolusi dan 40 negara lainnya menolak resolusi. 
 
Apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia di tingkat internasional ini mengingat dinamika politik nasional yang masih gencar menerapkan hukuman mati. Tercatat, 18 orang dieksekusi dalam tiga gelombang pada tahun 2015 dan 2016 untuk kasus kejahatan narkotika.  
 
HRWG bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati (Koalisi Hati) telah mengirimkan surat pada 17 November 2016 kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan sikap tersebut pada Resolusi tahun 2016. 
 
"Bukan hanya sebagai suatu komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sikap tersebut kami pandang sebagai jalan tengah bagi situasi hukuman mati di Indonesia saat ini, seperti proses pembahasan KUHP di DPR yang mengarahkan pada hukuman mati sebagai hukuman alternatif," kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz di Jakarta, 28 Desember dalam keterangan tertulis. 
 
"Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara negara-negara yang mendukung maupun menolak Resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip rule of law dan penegakan hukum yang fair (adil), serta memperkuat adanya safeguard (pengamanan) dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati," lanjut pihak HRWG. 
 
"Lebih dari itu, dengan proses reformasi dan perbaikan di level nasional saat ini, HRWG sangat mendukung bila Pemerintah Indonesia dapat mendukung Resolusi tersebut dengan sikap In Favour dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia,” imbuh Hafiz.
 
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan, Posisi RI atas resolusi mengenai moratorium hukuman mati memang dilandasi oleh: hukuman mati merupakan hukum positif Indonesia dan setiap negara berhak menentukan hukum nasionalnya masing-masing.
 
"Resolusi itu berisi himbauan bagi diterapkannya moratorium dan bukan abolishment hukuman mati. Hukuman mati diterapkan pada most-serious crimes (kejahatan serius) termasuk drugs (narkoba) yang dikategorikan oleh Indonesia sebagai salah satu most-serious crimes. Hukuman mati dilaksanakan melalui due process of law (melalui proses hukum) dan setelah seluruh langkah hukum dilaksanakan," ucap Hasan Kleib, saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (29/12/2016).
 
"Dan tentunya cerminan dari terdapatnya perdebatan publik di dalam negeri mengenai penerapan hukan mati. Posisi atas resolusi ini telah diambil sejak beberapa tahun yang lalu.
Tentunya apresiasi atas pengakuan dan penghargaan atas posisi Indonesia tersebut terutama oleh rekan-rekan pemangku kepentingan di bidang HAM," pungkas Hasan.
 
Resolusi PBB ini mengalami kemunduran di ASEAN
 
Di level ASEAN, resolusi ini sedikit mengalami kemunduran pasca Filipina mengalami mengubah posisinya dari in favour menjadi abstain. Hanya Kamboja yang masih mendukung resolusi dan seperti sudah diprediksi sebelumnya, Malaysia dan Singapura adalah negara yang menolak resolusi. 
 
"Negara-negara ASEAN sedang berada di tengah persimpangan jalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika. Dengan dalih perang terhadap narkotika, mereka justru mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Daniel Awiga, Program Manager ASEAN HRWG.  
 
"Sesungguhnya istilah perang bukanlah pengertian yang tepat untuk rangkaian tindakan melawan narkotika. Dalam peperangan sekalipun, segala upaya perlu dilakukan untuk melindungi korban sampingan,” sebut Awiga.
 
Awigra melanjutkan, hukuman mati dan extra-judicial killings (pembunuhan di luar pengadilan) adalah tindakan yang melawan hak asasi manusia dan telah terbukti tidak meniadakan tindakan ataupun menurunkan angka  kejahatan narkotika. Dewasa ini terdapat fakta yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan di wilayah Asia Tenggara dalam hal negara-negara menyelesaikan kejahatannya.
 
Terlebih, kawasan ini adalah kawasan yang rentan khususnya bagi kelompok buruh migran yang rentan dieksploitasi menjadi korban sampingan sindikat kejahatan narkotika.
 
Arti penting resolusi –meskipun tidak mengikat secara hukum– bagi negara retensionis (negara yang masih mempertahankan hukuman mati, seperti Indonesia) adalah langkah penting menuju penghapusan hukuman mati. Hasil dari resolusi ini mencerminkan tren global menuju penghapusan hukuman mati. 
 
Di dalamnya, Majelis Umum menyebutkan karakter ireversibel (tidak tergantikan) dari hukuman mati dan menyatakan pendiriannya bahwa moratorium penggunaan hukuman mati adalah kontribusi untuk menghormati dan peningkatan martabat dan hak asasi manusia. 
 
Resolusi itu menyerukan kepada semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk menghormati standar internasional yang memberikan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standar minimum.



(FJR)