Isu Tiongkok-Filipina bisa Pengaruhi Penyusunan COC Laut China Selatan

Sonya Michaella    •    Rabu, 30 Nov 2016 11:38 WIB
laut china selatan
Isu Tiongkok-Filipina bisa Pengaruhi Penyusunan <i>COC</i> Laut China Selatan
Dirjen Kerja sama ASEAN Kemenlu RI Jose Tavares (batik merah) (Foto: Sonya Michaella/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Depok: Hubungan Filipina dan Tiongkok dalam kasus Laut China Selatan, masih belum stabil hingga saat ini. Meskipun Filipina telah menyatakan akan merapat dan mendekat ke Tiongkok.
 
Disinyalir, hubungan kedua negara yang bersitegang dalam memperebutkan perairan strategis ini akan mempengaruhi penyusunan Code of Conduct (COC) tahun depan.
 
"Nah, itu yang dalam waktu dekat akan dibicarakan bersama, tapi masih dalam kerangka ASEAN dulu. Penyusunan COC tanpa Tiongkok juga beberapa hari lagi," ucap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Tavares ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/11/2016).
 
Sementara, pertemuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan Laut China Selatan, dikatakan Jose, sudah selesai disusun dalam kerangka Kementerian Luar Negeri RI.
 
"Sudah selesai dalam kerangka Kemlu RI, ya. Kami harus diskusikan tersebut dengan kementerian-kementerian terkait juga," ucap Jose lagi.
 
Menurut penuturan Jose, rapat pertama untuk membicarakan SOP ini sudah dilakukan. Setelah itu, akan ada pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang sama agar lebih matang.
 
"Instansi terkait perlu tahu rules dan peranan kami jika terjadi sesuatu. Jangan sampai tidak tahu, kita juga perlu menjelaskan kepada kepala negara, ASEAN dan Tiongkok," ungkap Jose.
 
Awalnya, dibuatlah Declaration on the Conduct (DoC) pada 2002 sebagai permulaan upaya perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan agar terpelihara dengan baik.
 
Dan sebagai kelanjutannya, dibuatlah panduan untuk DoC itu sendiri. Hal ini juga termasuk upaya Indonesia demi terciptanya keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan.
 
Hingga kini, Indonesia memang mendambakan dan mempertahankan stabilitas dan kedamaian di wilayah Laut China Selatan. Misalnya saja, saat putusan Pengadilan Arbitrase Internasional keluar pada Juli 2016 kemarin, Indonesia bersama ASEAN mengutamakan adanya stabilitas saat dan pascakeluarnya putusan tersebut.
 
 
Dalam putusannya, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan bahwa Tiongkok tak berhak atas 90 persen wilayah Laut China Selatan atas dasar apapun. Kasus ini dilaporkan oleh Filipina sejak 2013 silam.



(FJR)

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

BDF IX Berakhir, Demokrasi Masih Hadapi Banyak Tantangan

1 day Ago

Bali Democracy Forum (BDF) IX resmi ditutup. Sejak pertama kali diadakan pada 2008, tingkat keikutsertaan…

BERITA LAINNYA