Indonesia Ajak Malaysia Bentuk Lagi MoU Pekerja Asing

Sonya Michaella    •    Jumat, 14 Jul 2017 15:59 WIB
tki ilegal
Indonesia Ajak Malaysia Bentuk Lagi MoU Pekerja Asing
Direktur Asia Tenggar Kementerian Luar Negeri RI Denny Abadi (Foto: Sonya Michaella/Metrotvnews.com).

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyaknya PATI WNI yang kini ditangkap oleh otoritas Malaysia membuat Indonesia mendesak Malaysia agar membuat kesepakatan untuk melindungi pekerja asing asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, pun sebaliknya.
 
"Hubungan timbal balik ini akan berjalan cukup panjang. Kita memang menyuplai pekerja ke Malaysia, tapi harus kita sadari bahwa Malaysia juga butuh tenaga kerja dari Indonesia," ucap Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi kepada awak media di Kemenlu RI, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.
 
"Dasar Memorandum of Understanding antara kedua negara ini harus dihidupkan lagi, jadi ada dasar hukumnya dan para pekerja juga terlindungi. Tinggal bagaimana langkah-langkah Malaysia untuk melegalkan," ungkapnya kemudian.
 
Pasalnya, kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia soal tenaga kerja ini sudah tidak aktif lagi sejak Mei 2016 silam. Sekretaris I BNP2TKI sekaligus mantan Wakil Duta Besar RI di Malaysia, Hermono mengatakan, instrumen kesepakatan ini penting adanya.
 
"Masalahnya itu, di mana antara Indonesia dan Malaysia ini tidak mempunyai perjanjian untuk penempatan tenaga kerja domestik atau non domestik," tutur Hermono.
 
Dari perspektif Indonesia, lanjut dia, isu ini bisa dibicarakan bersama agar kedua negara bisa mencarikan solusi yang komprehensif dan menemukan akar masalahnya.
 
"Kita selalu siap apabila Malaysia mau mencari solusi. Tapi ini kan masalah kedaulatan Malaysia. Kalau mereka menganggap program ini sempurna, ya tidak apa. Dari sisi kita, harus cepat mengatasi untuk proses deportasinya," tegas Hermono.
 
Penduduk Malaysia sendiri berjumlah 10 persen dari penduduk Indonesia, di mana perolehan GDP Malaysia memang lebih besar dari pada Indonesia.
 
Untuk antisipasi permasalahan TKI ini ke depannya, Indonesia mendesak agar secepatnya instrumen kesepakatan terkait pekerja asing segera dibentuk. 



(FJR)