Ingin Denuklirisasi, Korut Diharapkan Kembali jadi Anggota NPT

Marcheilla Ariesta    •    Rabu, 21 Mar 2018 14:51 WIB
nuklirnuklir korea utara
Ingin Denuklirisasi, Korut Diharapkan Kembali jadi Anggota NPT
Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-Un diharapkan bisa bergabung kembali dengan NPT (Foto: AFP).

Jakarta: Korea Utara (Korut) diharapkan untuk kembali lagi bergabung dengan Perjanjian Pengembangan Senjata Nuklir (NPT). Hal ini dinilai dari keinginan Pyongyang untuk membahas mengenai masalah denuklirisasi.
 
"Tentu kita harapkan Korea Utara kembali jadi anggota NPT," kata Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir saat ditemui di Gran Melia Hotel, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.
 
Fachir menuturkan, Korut pernah menjadi bagian dari NPT. Sayangnya karena mendapat tekanan, mereka keluar dan mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir.
 
"Karena itu kita berharap Korut mempertimbangkan kembali dan mau balik ke NPT ini," imbuh dia.
 
Sementara itu, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas menuturkan kawasan Asia harus mencari cara untuk mendekati Korut agar mereka mau kembali bergabung.
 
"Kalau perlu, kita undang kembali mereka untuk menjadi negara pihak," terang dia.
 
Isu Korut cukup besar dampaknya di kawasan Asia Pasifik. Pasalnya, di antara negara-negara tersebut, hanya ada dua negara yang memiliki senjata nuklir, yaitu Tiongkok dan Korut.
 
Menurut Grata, sebenarnya sudah ada banyak pemikiraan dengan yang terjadi pada negosiasi Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA). JCPOA tersebut, kata Grata, merupakan bukti keberhasilan upaya diplomasi.
 
"Memang di sini harus ada kepercayaan besar NPT sebagai rezim itu sendiri. Bahwa upaya non-proliferasi tidak menghukum negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai," jelasnya.
 
Perjanjian Non Proliferasi Nuklir ini merupakan suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.
 
Pada 10 Januari 2003 Korut menyatakan pengunduran dirinya dari perjanjian ini. Tekanan dari berbagai pihak baik di dalam dan di luar negeri membuat Korut mengalami krisis ekonomi, pangan hingga krisis nuklir.


(FJR)