Junta Militer Thailand Tampik Bantu Mantan PM Kabur

Sonya Michaella    •    Jumat, 01 Sep 2017 11:18 WIB
politik thailand
Junta Militer Thailand Tampik Bantu Mantan PM Kabur
mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra. (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Bangkok: Beredar kabar bahwa junta militer Thailand berperan dan membantu mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra kabur ke Dubai.

Kabarnya, Yingluck terbang ke Dubai di mana ia memiliki rumah disana. Tak hanya itu, ia juga kerap terbang ke Singapura dan Hong Kong untuk bertemu dengan ketiga anaknya serta cucu-cucunya.

"Junta tidak pernah membiarkan Yingluck lolos begitu saja," tegas juru bicara junta militer, Kolonel Winthai Suvaree, seperti dikutip Strait Times, Jumat 1 September 2017.

Setelah Yingluck dikabarkan kabur jelang keputusan pengadilan atas kasus penyelewengan dana, junta yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha menerima banyak kritik pedas.

Bangkok Post melaporkan bahwa Yingluck berhasil mendapatkan paspor Kamboja yang membantunya keluar dari Bangkok menuju Phnom Penh.

Setelah itu, kabarnya ia terbang dari Phnom Penh menuju Singapura. Di Negeri Singa itu, ia langsung dijemput oleh kakaknya, yakni mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra.

Kedua orang itu kemudian terbang dengan jet pribadi menuju Dubai, Uni Emirat Arab ( UEA). Namun, kabar ini belum dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak Yingluck.

Yingluck Shinawatra diduga melakukan penyelewengan subsidi beras di Negeri Gajah Putih tersebut. Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya dan menunda putusan hingga 27 September mendatang.
 
Pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan karena takut dia melarikan diri dari negara tersebut. Mereka juga menyita uang jaminan senilai USD900 ribu yang diberikan Yingluck di awal persidangan.
 
Yingluck membantah telah melakukan kesalahan dalam skema subsidi beras yang menghabiskan biaya miliaran dolar Amerika Serikat tersebut. Jika dia terbukti bersalah, mantan PM Thailand wanita pertama itu akan menghadapi hukuman penjara dan larangan seumur hidup berkecimpung di dunia politik.

Pemerintahannya berakhir setelah digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2014.



(FJR)