Salat Jumat di Depan Kedubes Myanmar Dibatalkan

Sonya Michaella    •    Jumat, 25 Nov 2016 12:53 WIB
konflik myanmar
Salat Jumat di Depan Kedubes Myanmar Dibatalkan
Kondisi di Kedubes Myanmar, salat Jumat di depan kedubes dibatalkan (Foto: Sonya Michaella/Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Aksi gelar salat Jumat di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, dibatalkan. Menurut salah satu mahasiswa yang tergabung dalam unjuk rasa, pihak kepolisian melarang gelaran salat Jumat 25 November.
 
"Iya, nggak jadi. Nggak boleh sama polisi. Itu jadi pada salat di Cut Meutia. Nanti kembali ke sini," kata seorang mahasiswa yang tak mau disebutkan namanya, kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Jumat (25/11/2016).
 
Disebut-sebut sekitar 2.000 orang akan melakukan aksi unjuk rasa setelah salat Jumat. Mereka menuntut kekerasan dan pembantaian Rohingya di Rakhine, Myanmar diakhiri secepatnya.
 
"Bagaimana bisa orang-orang tak bersalah dibantai, ditembak, diperkosa? Kami menuntut Myanmar hentikan aksi kepada Muslim Rohingya ini!" teriak mahasiswa saat melakukan orasi di depan Kedubes.


Kondisi di depan Kedubes Myanmar (Foto: Sonya Michaella/Metrotvnews.com).

 
Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar membuka mata terhadap permasalahan yang menimpa Muslim Rohingya ini.
 
Sementara itu, Kapolda Irjen M. Iriawan menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan ketat menjelang aksi unjuk rasa setelah salat Jumat.
 
"Pengamanan akan disesuaikan lebih dari jumlah massa. Semua sudah dipersiapkan," tutur Irjen Iriawan.
 
Pandangan Metrotvnews.com, untuk saat ini, sebagian dari massa yang terdiri dari mahasiswa, sedang beristirahat di depan Kedubes Myanmar sambil menunggu rombongan lain yang datang.
 
Terlihat Kedubes Myanmar pun telah dibatasi dengan kawat besi guna menghindar paksaan masuk dari massa yang tergabung dalam unjuk rasa ini.
 
Indonesia tidak tinggal diam melihat keadaan etnis Rohingya
 
Sebelumnya Menlu Retno Marsudi menegaskan Indonesia tak tinggal diam dengan keadaaan suku Rohingya di Myanmar. Indonesia sudah berdiplomasi agar Myanmar menyelesaikan konflik dengan suku muslim tersebut.
 
Menurut Retno, sejak dari dulu Pemerintah Indonesia selalu berhubungan Pemerintah Myanmar memberikan bantuan pembangunan kapasitas.
 
 
Menurut mantan Dubes RI untuk Belanda itu, banyak bantuan teknis terkait isu-isu besar untuk kebutuhan Myanmar yang sudah diberikan Indonesia. Bantuan itu, kata dia, fokus di Negara Bagian Rakhine yang merupakan domisili suku Rohingya.
 
Retno juga mengungkapkan bahwa Indonesia selalu berbagi informasi bahwa kita pernah menghadapi situasi yang sama dengan Myanmar. Tetapi Indonesia menekankan bisa mentransformasikan diri menjadi sebuah negara yang demokratis.
 
Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI juga sudah memanggil Dubes Myanmar untuk Indonesia pada Senin 21 November. Pemanggilan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi terkini di Rakhine.  

 


(FJR)