KBRI Kuala Lumpur Imbau WNI Jauhi Area Demo Bersih 5

Sonya Michaella    •    Jumat, 18 Nov 2016 11:45 WIB
protes bersih1mdb
KBRI Kuala Lumpur Imbau WNI Jauhi Area Demo Bersih 5
Aksi protes Bersih 5 yang akan dilangsungkan besok, 19 November (Foto: AP)

Metrotvnews.com, Jakarta: Unjuk rasa Bersih 5 yang menuntut Perdana Menteri Malaysia untuk lengser dari jabatannya, digadang-gadang akan menjadi aksi unjuk rasa yang cukup besar.

Perwakilan Indonesia lewat KBRI Kuala Lumpur pun mengimbau para Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di pusat kota, agar tak mendekat area unjuk rasa, besok.

"Imbauannya agar WNI di malaysia tidak ikut demo tersebut. KBRI juga mengimbau agar WNI menghindari jalan-jalan area unjuk rasa agar tak terjadi kejadian yang membahayakan WNI," ucap Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno kepada Metrotvnews.com, Jumat (18/11/2016).

KBRI Kuala Lumpur juga mengimbau agar para WNI tidak memakai pakaian berwarna merah atau kuning saat unjuk rasa berlangsung. Pasalnya, dikabarkan para pengunjuk rasa akan memakai baju warna tersebut. KBRI Kuala Lumpur juga mengimbau, apabila para WNI memang harus keluar rumah, diharapkan tidak bepergian berkelompok lebih dari tiga orang.

Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad juga kembali mendesak agar PM Najib mundur dari jabatannya. Desakan ini dikeluarkan Mahathir jelang protes Bersih 5.

Meskipun PM Najib adalah salah satu 'murid' dari Mahathir, dirinya menuduh pemerintahan Najib bertanggungjawab menghasilkan utang miliaran ringgit yang tidak bisa dibayar oleh Malaysia.

Ketidakpuasan yang meluas ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, membuat banyak rakyat setempat bergabung dalam koalisi Bersih, terutama setelah tuduhan bahwa Najib menerima aliran dana dari lembaga 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

1MDB, sebuah perusahaan investasi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia, dibentuk pada 2009 oleh PM Najib untuk mempromosikan proyek-proyek pembangunan ekonomi.

Namun, banyak paparan dari media asing dan anggota parlemen oposisi lokal di mana miliaran dolar dari perusahaan itu telah disalahgunakan.

Di tempat terpisah, PM Najib mengimbau agar unjuk rasa besok tidak menyebabkan kericuhan dan membahayakan nyawa. Ia pun menegaskan bahwa pergantian perdana menteri hanya bisa dilakukan dengan pemilihan umum.

"Perubahan perdana menteri harus dilakukan di pemilu atau kotak suara, bukan melalui protes jalanan. Akan ada pemilu dan orang-orang dapat membuat pilihan mereka. Kami juga akan mematuhi keputusan rakyat," ucap PM Najib, seperti dikutip Asian Correspondent.


(FJR)